Jusuf Kalla Bilang Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah Sejak 1955!
Mantan Wapres Muhammad Jusuf Kalla menunjukan surat suara saat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 03 Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (14/2/2024). -ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal-
FIN.CO.ID- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyebut pemilu 2024 terburuk dibandingkan pemilu sejak tahun 1955.
"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955," kata JK, Jumat, 8 Maret 2024.
Menurutnya, pemilu tahun ini terburuk karena diatur oleh orang-orang yang berkuasa di pemerintahan.
BACA JUGA:
- Anies Dilaporkan ke Bawaslu, Jusuf Kalla: Kalau Diperiksa Gampang, Anies Minta Kesaksian dari Jokowi
- Wapres Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla Ingatkan Jadi Pemimpin Tak Boleh Emosional
"Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," ungkap JK.
Ia menilai pengaturan oleh kelompok minoritas ini bisa membawa Indonesia ke era otorianisme seperti di masa lalu.
"Masalahnya, apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter," imbuh JK.
JK mengatakan pada pemilu tahun ini banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi bahkan terdapat pelanggaran-pelangaran.
Ia menilai pelanggaran tersebut bisa mencoreng demokrasi di Indonesia.
BACA JUGA:
- Pakar Bilang KPU Seharusnya Tidak Sembunyikan Diagram Perolehan Suara Pemilu di Sirekap
- Ketua MK Suhartoyo Ingatkan Hakim Tak Boleh Cawe-Cawe Dalam Penanganan Sengketa Pemilu
"Mulai dari dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, masalah gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya tidak ada demokrasi yang kita harapkan dan suara rakyat jadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan. Itu yang terjadi," katanya.
JK menilai solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.
"Siapa pun pemenangnya nanti, pemimpin negara harus mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Solusinya, masalah ini seharusnya diselesaikan secara konsitusional," ucap JK. (*)
(Anisha Aprilia)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
.jpeg)
Sumber:
