Tarif KRL Jabodetabek Bakal Naik, Pakar Transportasi: Siapkan Surat Miskin
Pemerintah berencana menaikan tarif KRL Jabodetabek tahun ini-Ayu Novita -fin.co.id Disway Grup
FIN.CO.ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menaikan harga tiket Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek atau commuter line pada tahun ini.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan penyesuaian tarif ini tengah didiskusikan bersama pelaku kepentingan terkait.
Namun, dia belum dapat memastikan kapan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek atau commuter line akan diberlakukan.
“Tarif KRL sedang dibahas internal bersama stakeholders terkait,” ungkap Adita saat dihubungi fin.co.id, Disway Grup pada Kamis, 7 Maret 2024.
Secara terpisah, pakar transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek ini wajib dijalankan.
Mengingat, sejak 2016, tarif KRL belum ada kenaikan. Namun, kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.
BACA JUGA:
- KRL Bogor-Jakarta Kota Alami Gangguan di Stasiun Cikini, Penumpang Tumplek di Stasiun Manggarai
- 100 Hari Matinya Eskalator Stasiun Bekasi, Pengguna KRL Berharap Segera Diperbaiki
“Tarif KRL sejak 2016 belum pernah naik. Sedangkan, UMR-nya akan naik terus setiap tahun,” ujar Djoko saat diwawancara melalui sambungan telepon.
Dia mengungkapkan, bahwa pengguna KRL sebanyak 56% berasal dari kalangan menengah bawah dengan pendapatan kurang dari Rp4 juta.
“Memang 56% penggunanya itu adalah orang yang bergaji kurang 4 juta rupiah, untuk warga dengan gaji kurang dari Rp4 juta jangan dinaikan (tarifnya)," katanya.
Djoko menyarankan, untuk orang kalangan menengah ke bawah bisa menggunakan surat keterangan miskin untuk mendapatkan tarif yang sesuai.
“Kalau dia miskin pakai keterangan miskin. Tapi kalau ketahuan berbohong selamanya jangan dikasih gitu,” ujarnya.
BACA JUGA:
- Orang Iseng Letakan Kayu di Tengah Rel, KRL Commuterline Menuju Bekasi Terhambat
- Daftar 9 Perjalanan Kereta Dibatalkan dan 10 Dialihkan, Dampak Tabrakan Kereta Turangga dengan Commuterline Bandung
Ia menyebutkan bahwa Public Service Obligation (PSO) atau Kebijakan Pelayanan Publik untuk kereta api terlalu besar, yakni Rp 3,5 triliun yang hanya digunakan di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara untuk KRL sebesar Rp 1,6 triliun.
Sumber:
