Suara PSI Melonjak, PPP yang Paling Dirugikan, Pengamat: Ada Bukti di Madura
Ujang Komarudin--dok pribadi
FIN.CO.ID - Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI)melonjak tak masuk akal.
Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) mungkin menjadi partai yang dirugikan.
"Saya melihat wajar atau tidak, mungkin masyarakat sudah paham dan ngerti persoalan ini," ujar Ujang kepada fin.co.id Disway grup, Senin, 4 Maret 2024.
Pria kelahiran Subang, Jawa Barat itu, menyoroti kejanggalan PSI berdasar pada pengakuan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.
"Ya itukan ada bukti-bukti yang disampaikan oleh Awi (PPP) di 2 TPS di Madura itu katanya beralih kepada PSI," tuturnya.
Sebelumnya Ahmad Baidowi mengatakan, jika perolehan suara PPP di berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sampang, Madura itu tiba-tiba pindah ke PSI.
"Makanya PPP mungkin partai yang dirugikan, karena mungkin bisa jadi tadi menurut pengakuan bang Awi suaranya di curi, dialihkan atau diambil. Sehingga mendesak, mendorong, dan bersemangat untuk menggunakan hak angket di DPR," kata Dosen Universitas Al-Azhar itu.
BACA JUGA:
- Suara PSI Melonjak Tajam di Pemilu 2024 Dinilai Tak Wajar, Jokowi Cuma Bilang Begini
- Suara PSI Melambung Tak Masuk Akal, Koalisi Masyarakat Sipil Dorong DPR Gunakan Hak Angket
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menduga ada indikasi kecurangan penggelembungan suara.
"Oleh karena itu ini semakin runyam semakin sulit. Jangan sampai proses ini dibiarkan sehingga pemilu kita tidak adil dan tidak jujur.
Pria Alumnus Universitas Indonesia itu menginginkan pemilu yang jujur, adil, sehat dan bersih.
Lebih lanjut. Ujang menambahkan, tanggung jawab atas penanganan skandal ini menjadi pertanyaan besar.
"Apakah pemerintah yang bertanggung jawab? tergantung nanti hak angketnya siapa yang jadi tujuan? siapa yg jadi objek?" tanya Ujang.
Menurutnya, jika hak angket yang digugat atau menjadi objek adalah pemerintah. Berarti, mereka-mereka yang mendorong hak angket yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh pemerintah. Jadi tergantung objek dari hak angket itu.
Sumber:
