Suara PSI Melambung Tak Masuk Akal, Koalisi Masyarakat Sipil Dorong DPR Gunakan Hak Angket
Hasil real count Pemilu 2024 pada Minggu, 3 Maret 2024 pukul 18.37 WIB--real count KPU
FIN.CO.ID - Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024 mendapat sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis.
Lonjakan suara PSI pada Pemilu 2024 dinilai tidak masuk akal dan sangat mencurigakan.
Tak heran bila Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak agar partai politik segera menggulirkan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Peroleh suara sementara PSI di tingkat nasional melesat dalam enam hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu nyaris mendapatkan 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat.
Berdasarkan pantauan fin.co.id Disway Grup Minggu, 3 Maret 2024 pukul 18.37 WIB, hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), total suara PSI sudah mencapai 2.403.367 atau 3,13%, mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4%.
Sementara itu, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin, 26 Februari 2024, suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
BACA JUGA:
- KPU Blak-blakan Soal Naiknya Suara PSI, Ternyata Formulir Model C.Hasil Plano Rujukan Utamanya
- Suara PSI Naik, MSI: Coba Deh Siapa Tokoh Politiknya yang Terkenal?
Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim, dan tidak masuk akal.
“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU,” ujar Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, Minggu, 3 Maret 2024.
Seperti diketahui, sejak 18 Februari 2024, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.
Halili menegaskan, Koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan dan penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan.
“Sebab, hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa, diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi,” lanjut Halili.
Menurut Halili, tiga keinginan Jokowi itu adalah memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran, meloloskan PSI ke Parlemen, dan menggerus suara PDI Perjuangan (PDI-P).
Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, lanjut Halili, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. (chandra pratama)
Sumber:
