Ternyata Ini Maksud Tujuan Jokowi Angkat AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Pengamat: Tamparan Keras Buat SBY

FIN.CO.ID - Penunjukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata memiliki makna yang dalam. 

Pengamat politik Universitas Jember Dr M. Iqbal menyebut salah satu makna dari penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN adalah bentuk tamparan keras Jokowi kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

M. Iqbal mengatakan penunjukan AHY menjadi Menteri ATR/BPN merupakan hadiah dari Jokowi yang sudah direstui calon presiden yang memenangi hasil hitung cepat Pilpres 2024 Prabowo Subianto.

"Pemberian hadiah kursi menteri itu bisa saja bertujuan dua hal. Pertama, agar Partai Demokrat bisa memperkuat komposisi kursi parlemen menghadang bola hak angket Pemilu 2024 yang tengah diwacanakan kubu TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis, 22 Februari 2024.

Kendati Partai Demokrat bergabung dalam komposisi parlemen kubu Prabowo-Gibran, namun masih kalah suara daripada gabungan suara parlemen kubu 01 dan 03 dengan catatan kedua kubu solid.

Kedua, secara komunikasi politik sebetulnya "hadiah" itu adalah pesan tamparan politik Jokowi kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat karena sebelumnya partai berlambang mercy itu mengkritik pemerintahan terkait dengan kasus Pulau Rempang.

BACA JUGA:

• AHY Jadi Menteri, Apa Kabar Buku SBY Berjudul Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi 'The President Can Do No Wrong'?
• Yakini Pemenang Pemilu 2024, AHY Tolak Halus Hak Angket

Ia mengatakan masuknya Ketua umum Partai Demokrat di kabinet Jokowi menguatkan bukti menangnya pragmatisme di atas idealisme politik karena hampir 9 tahun jadi partai oposisi, luluh dan lemah juga energi partai mengritik pemerintahan usai berada di koalisi mendukung paslon Prabowo-Gibran.

"Setelah resmi jadi Menteri ATR/BPN, sudah pasti tugas berat AHY antara lain adalah mengatasi kisruh kompleksitas konflik agraria di tanah Rempang. Kasus konflik agraria tahun 2021 sebanyak 207 kasus dan meningkat menjadi 241 kasus pada tahun 2023 berdasarkan laporan KPA. Posisi dan kinerja AHY sedang diuji," tuturnya.

Dulu Partai Demokrat bersama PKS adalah partai yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, padahal, tupoksi Menteri ATR/BPN erat terkait dengan pengadaan tanah yang dibutuhkan proyek strategi nasional (PSN) dalam konteks pelaksanaan UU Cipta Kerja.

"Beroposisi memang berat, Partai Demokrat terbukti tidak kuat. Biarlah rakyat bersama korban konflik agraria saja yang memperjuangkannya," ucap Iqbal yang juga pakar komunikasi itu.

Ia menilai ada lagi yang bisa merepotkan suasana psikologis Menteri AHY, misalnya, nanti rapat teknis bersama Kepala KSP Moeldoko untuk koordinasi daya dukung sektor pertanahan untuk PSN bisa rawan konflik batin dan kepentingan.

"Menteri AHY harus menghadapi ujian yang tidak mudah setidaknya sampai delapan bulan ke depan hingga akhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," ujarnya.

 

---

Tentang Penulis

Gatot Wahyu

Sumber: