Sirekap KPU Bermasalah, TPN Ganjar-Mahfud: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat! Bisa Kena Azab Nanti
Aria Bima saat memberikan keterangannya-chandra pratama-fin.co.id Disway Grup
FIN.CO.ID - Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima mengatakan, rakyat yang telah memberikan hak pilihnya di TPS pasti ingin mengetahui hasilnya.
Sebab hal tersebut merupakan fungsi politik sebagai masyarakat. Untuk itu hak pilih mereka jangan disalah gunakan.
Aria Bima pun mengingatkan agar seluruh jajaran penyelenggara Pemilu 2024, jangan main-main dengan suara rakyat.
"Saya sekali lagi pakai ilmu titen Wong Jowo. Yang main-main dengan suara rakyat itu bisa kena azab, enggak percaya? buktikan," ujarnya saat melakukan konferensi pers di Media Centre Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara No.19, Menteng, Jakarta Pusat, jumat, 16 Februari 2024.
Menurutnya, banyak kejanggalan yang terjadi pada aplikasi SiRekap ataupun dari rekapan-rekapan manipulasi suara di KPU.
"Teman-teman sekarang buka track record dari seluruh pengurus KPU buka sekarang,yang main-main nasib karirnya habis," katanya.
BACA JUGA:
- Dianggap Tak Akurat, Penghitungan Suara Sirekap KPU Harus Dievaluasi
- TPN Ganjar-Mahfud Temukan Potensi Kecurangan Pemilu di Aplikasi SiRekap, Ini Buktinya
"Secara fisik ada yang mati karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi tapi juga urusan hak yang diberikan Tuhan. Jangan dimainkan," tambahnya.
Oleh karena itu, pihak TPN akan terus mengawal dan bertanggung jawab atas adanya indikasi kecurangan pada pemilu 2024. Juga memastikan saksi-saksinya di daerah agar terus mengawasi dan merekapitulasi suara rakyat.
"Berbagai kecurangan-kecurangan terjadi pada H-1 saat sebelum ada kejadian di TPS. setelah mereka menandatangani hasil penghitungan di KPPS, rekapnya pun kacau," ujar Politikus PDIP itu.
Pria kelahiran Semarang itu mengingatkan, agar masyarakat jangan terlalu asyik terhadap hasil perhitungan suara cepat (Quick Account). Lebih lanjut. Dia mengatakan, ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun tidak menyebutkan wilayah yang dimaksud.
"KPU harus menindaklanjuti berbagai kecerobohannya, kalau tidak salah kurang lebih ada 2300. Saya kira apakah cukup dengan permohonan maaf? itu pernyataan yang perlu ditentukan sikapnya,"pungkasnya.
Selain itu Tim Hukum TPN, Finsensius Mendrofa menambahkan, jika pihaknya akan terus mengikuti berbagai jenjang perhitungan mengenai hal-hal yang terkait dengan SiRekap.
"Saya membutuhkan rekap suara pemilu di tahun 2009 gak ada. Coba sekarang dibuka situs tahun 2009 rekap suaranya kan gak ada," tambah Finsen.(chandra pratama)
Sumber:
