Bawaslu Respon Kritik dari Film Dirty Vote, Begini Katanya
film Dirty Vote-Refly Harun-tangkapan layar youtube
FIN.CO.ID- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merespon kritikan dari yang ditampilkan dalam film Dirty Vote yang viral jelang coblosan.
Film tersebut mengkritik cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres dan sejumlah lembaga pemerintah lainnya, termasuk Bawaslu RI yang dinilai tidak kompeten tangani pelanggaran pemilu 2024.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih terhadap kritik yang disampaikan dari film dokumenter "Dirty Vote".
BACA JUGA:
- Hari ke-2, Film 'Dirty Vote' Sudah Ditonton 10 Juta Lebih
- Kaesang Pangarep Ditanya Soal Film 'Dirty Vote': Saya Belum Nonton
"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin 12 Februari 2024.
Lolly mengaku bahwa dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu, terutama pada menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.
"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujarnya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut.
BACA JUGA:
- Respon Film Dokumenter 'Dirty Vote', Airlangga Hartarto: Itu Namanya 'Black Movie', 'Black Campaign'
- Profil Bivitri Susanti, Bintang Film Dirty Vote yang Mengupas Kecurangan Pemilu 2024
"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," tuturnya.
Walaupun demikian, dia mencoba menjelaskan bahwa terhadap kasus yang disebutkan dalam film dokumenter "Dirty Vote", seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.
"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan" katanya.
Film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
.jpeg)
Sumber:
