Respon Film Dokumenter 'Dirty Vote', Airlangga Hartarto: Itu Namanya 'Black Movie', 'Black Campaign'
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto--
FIN.CO.ID - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespon penanyangan film dokumenter 'Dirty Vote' yang diluncurkan di media sosial YouTube, pada Minggu, 11 Februari 2024.
Airlangga Hartarto menyebut film 'Dirty Vote' merupakan bagian dari kampanye hitam.
"Itu kan namanya 'black movie', 'black campaign' ya kalo itu kan enggak perlu dikomentarin," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 12 Februari 2024.
Airlangga mengatakan bahwa film dokumenter itu disebut sebagai "black movie" karena disiarkan secara luas saat memasuki masa tenang pada 11-13 Februari 2024, sebelum hari pemungutan suara Pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.
Menurut Airlangga, sejauh ini pemilu termasuk kampanye sudah berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Dengan begitu, ia berharap tidak perlu memperkeruh kondisi tersebut dengan adanya kampanye hitam.
Apalagi, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India.
BACA JUGA:
- Profil Bivitri Susanti, Bintang Film Dirty Vote yang Mengupas Kecurangan Pemilu 2024
- Link Nonton Dirty Vote: Film Dokumenter yang Membongkar Kecurangan Pemilu 2024
"Kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu," kata Airlangga.
Ia pun meminta agar masyarakat menggunakan hak suara mereka pada 14 Februari mendatang.
Adapun film dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Setelah siar di YouTube pada Minggu (11/2), film itu saat ini telah dilihat oleh 3,2 juta akun dan dan disukai oleh 214 ribu pengguna YouTube.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
