Jenderal Maruli Sarankan Megawati Buat Laporan Resmi soal TNI Intimidasi Rakyat
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak minta Ketum PDIP membuat laporan resmi soal TNI intimidasi rakyat.-FIN/Antara-
FIN.CO.ID - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyarankan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membuat melaporkan resmi kepada TNI, termasuk TNI AD jika menemukan prajurit TNI mengintimidasi rakyat. Hal itu bertujuan agar bisa langusung ditindaklanjuti.
"Kalau memang mau resmi, bisa laporkan atau disampaikan, ada kejadian di mana kami akan coba tindak lanjuti nanti. Jadi, kalau sekarang penyampaiannya intimidasi, kami juga enggak tahu di mana, sulit juga kan," kata Maruli menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin 5 Februari 2024.
BACA JUGA:
- Megawati: Hei Polisi Hei Tentara, Jangan Intimidasi Rakyatku!
- Dugaan Intimidasi Kampanye Anies Baswedan di Bone: Lebih Berat Beban Keluarga di Indonesia
Dia berjanji, jika ada laporan yang masuk TNI terlebih TNI AD sigap untuk menindaklanjuti aduan tersebut. "Kalau ada bukti suara, foto, ada saksi, atau apa segala macam, ya, mudah-mudahan kami bisa cepat. Ada dasarnya memanggil orang," kata Maruli.
Maruli mencontohkan, kesigapan TNI merespons aduan masyarakat, salah satunya saat dokumen pakta integritas yang diteken oleh Pj Bupati Sorong dan Kepala BIN Daerah Papua Barat, yang saat itu dijabat Brigjen TNI TSP Silaban.
Dalam pakta integritas itu, ada dugaan pelanggaran netralitas mengingat salah satu poinnya berpihak pada salah satu calon presiden (capres). Tak lama setelah dokumen itu viral, Maruli mengatakan, TNI saat itu tegas dan langsung memanggil perwira tinggi yang bersangkutan.
"Ya 'kan waktu itu di Sorong, itu ternyata anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kami tarik, kami tanya-tanya bagaimana sebetulnya kejadian tersebut, dan lagi dalam proses," katanya.
Dia menegaskan, TNI langsung merespons setiap laporan atau aduan pelanggaran netralitas prajurit selama tahun politik ini.
"Yang tadi saya sampaikan, tentang Papua, kejadian di Sorong itu secara tertulis tidak ada laporan, tetapi ada perkembangan. Ini kami panggil orangnya, langsung berkoordinasi, ya, kami tindak lanjuti langsung kalau memang ada bukti. Akan tetapi, kalau buktinya kata-kata, kami sulit yang mana ini, ya, anggota kami, yang mana yang mengancam," kata Maruli.
Maka itu, menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ini mengatakan, siapa pun yang mengetahui pelanggaran netralitas oleh prajurit segera lapor. Jika tidak, kata dia, TNI menganggap tidak ada masalah.
"Ya, kalau pendapat saya, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerukan kepada polisi dan tentara untuk tidak mengintimidasi rakyat. Hal itu disampaikan Megawati di hadapan para pendukungnya saat kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu 3 Februari 2024.
BACA JUGA:
- Pesan Ganjar ke Relawan Agar Tidak Takut Diintimidasi: Kita Lawan!
- TPN Ganjar-Mahfud Sesalkan Dugaan Intimidasi Butet Kartaredjasa dan Agus Noor
"Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya, diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu," kata Megawati.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
