FIN.CO.ID - Putra sulung Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra, bicara soal nasib Presiden Jokowi setelah lengser dari kursi kepresidenan pada 20 Oktober 2024 setelah Ganjar-Mahfud menang Pilpres. Terkait hal itu, PDIP pun angkat bicara.
"Nasib Pak Jokowi bagaimana? 20 Oktober berdasarkan ketentuan konstitusi, Pak Jokowi menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden," tegas Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, pada Selasa, 30 Januari 2024.
Menurutnya, rakyatlah yang menjadi penentu kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud. Dia optimistis, Ganjar-Mahfud bisa menang pada Pilpres 2024.
"Di tengah berbagai bentuk intimidasi penghadangan, justru rakyat berdatangan pada kampanye hajatan rakyat yang dilakukan oleh Ganjar-Mahfud," jelas Hasto yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud ini.
BACA JUGA:
- Begini Pernyataan Guntur Soekarnoputra yang Menyebut Jika Ganjar-Mahfud Menang Bisa Apa-Apain Jokowi Terserah
- Pengamat Sayangkan Ucapan Guntur Soekarnoputra Soal Jokowi: Bisa Rugikan PDIP
Dia berharap Jokowi mampu merampungkan tugasnya sebagai presiden dengan warisan berjalannya Pemilu 2024 yang demokratis tanpa intimidasi.
Jika tidak, kata Hasto, akan semakin banyak gerakan rakyat untuk mengoreksi pemerintahan Presiden Jokowi jelang akhir masa jabatannya.
"Semakin banyak intimidasi oleh oknum-oknum aparat, maka semakin banyak rakyat yang bergerak melakukan koreksi atas penyalahgunaan kewenangan itu," pungkasnya.
Seperti diberitakan, Ketua Dewan Ideologi DPP PA GMNI Guntur Soekarnoputra menegaskan nasib Presiden Jokowi bisa ditentukan apabila pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi pemenang Pemilu Presiden 2024.
"Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu Jokowi mau diapain, terserah," tegas Guntur.
BACA JUGA:
- PDIP Sebut Abdee 'Slank' dengan 4 Juta Pengikut Dukung Ganjar-Mahfud Gantikan Maruarar Sirait
- Mustahil Bergabung, Fahri Hamzah: PDIP dan PKS seperti Minyak dan Air
