Kasubag Umum Kabupaten Sidoarjo Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Insentif Pegawai, Ditahan di Rutan KPK
Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ditetapkan sadi tersangka--istimewa
FI.CO.ID- Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ditetapkan sadi tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 29 Januari 2024.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, tersangka ditahan untuk kebutuhan penyidikan. Tersangka ditahan di Rutan. Cabang KPK selama 20 hari ke depan.
"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024 di Rutan. Cabang KPK," kata Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Senin malam 29 Januari 2024.
BACA JUGA:
- Hari Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Gugatan MAKI Lawan KPK Soal Kasus Harun Masiku
- KPK OTT di Sidoarjo, 10 Orang Diciduk
Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.
Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.
Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.
BACA JUGA:
- KPK Bawa 10 Orang Terjaring OTT di Labuhan Batu Termasuk Bupati Erik Adtrada
- 18 Orang Terjaring OTT KPK Soal Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.
Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.
Namun Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.
Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud diantaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.
Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diataranya melalui percakapan WhatsApp.
.jpeg)
Sumber:
