KPU Situbondo Beri Jaminan Kesehatan untuk 14.105 Anggota KPPS

KPU Situbondo Beri Jaminan Kesehatan untuk 14.105 Anggota KPPS

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto.-FIN/Antara-

FIN.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memberikan jaminan kesehatan kepada 14.105 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2024. Penyelenggara pemilu ini bekerja sama dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto, belasan ribu anggota KPPS yang dilantik pada 25 Januari 2024 itu difasilitasi BPJS Kesehatan sebagai bentuk perlindungan kesehatan. Alasannya, kata dia, mereka bekerja sehari penuh pada 14 Februari 2024.

BACA JUGA:

"Sebelumnya, saat mereka mendaftar, kami mewajibkan untuk skrining kesehatan untuk memastikan bahwa anggota KPPS sehat dan tidak punya komorbit," katanya kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Sabtu 27 Januari 2024.

Skrining kesehatan dan fasilitasi BPJS Kesehatan ini, lanjut Marwoto, menjadi evaluasi KPU pada peristiwa Pemilu 2019 sebanyak 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Hal tersebut, kata dia, karena kelelahan saat bekerja sehari penuh.

Menurutnya, bagi anggota KPPS yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maka KPU memfasilitasi untuk didaftarkan sebagai peserta, dan selanjutnya setelah pemilu, anggota KPPS nantinya membayar secara pribadi apabila ingin tetap menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"KPU hanya memfasilitasi selama bekerja sebagai anggota KPPS, ke depan menjadi tanggung jawab masing-masing," kata Marwoto.

Ia menyebutkan, 14.105 orang anggota KPPS itu akan bertugas tersebar di 2.015 tempat pemungutan suara (TPS), dan masing-masing TPS ada tujuh orang petugas KPPS.

"Setiap TPS ada tujuh orang anggota KPPS dan ditambah dua orang dari petugas ketertiban yang merupakan rekomendasi dari desa setempat," katanya.

Marwoto berharap, belasan ribu anggota KPPS bekerja dengan baik sesuai dengan sumpah dan janji yang diucapkan saat pelantikan.

"Teman KPPS juga buat pakta integritas, ini terkait dengan netralitas, profesionalitas, integritas, memahami regulasi pemungutan dan penghitungan, dan tidak terpengaruh isu di lapangan karena mereka harus fokus," tuturnya.

BACA JUGA:

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Mihardi

Tentang Penulis

Sumber: