FIN.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan, Kalimantan Utara, bakal mendistribusikan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada H-1 pencoblosan atau 13 Februari 2024. Demikian disampaikan oleh Ketua KPU Kota Tarakan Nasruddin di Tarakan, Sabtu 27 Januari 2024.
"Kalau kita distribusinya tidak ada yang terlalu jauh karena dari segi geografis semua bisa diakses dengan waktu yang tidak terlalu lama," kata Nasruddin.
BACA JUGA:
- Polda Metro Jaya Siap Bantu Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 hingga TPS
- Agar Tepat Sasaran, Bawaslu Karawang Awasi Ketat Distribusi Logistik Pemilu 2024
Dia menjelaskan pendistribusian logistik Pemilu 2024 pada H-1 dan semua menggunakan jalur darat. Kecuali, kata dia, ada satu tempat pemungutan suara (TPS) di Pulau Sadau.
Jumlah pemilih di Pulau Sadau sekitar 60-an orang, di mana jarak waktu tempuh dari Tarakan ke Pulau Sadau dengan menggunakan kapal lamanya 15 menit.
Saat ini surat suara sudah selesai dilakukan pelipatan dan logistik akan dikumpulkan bersama alat tulis kantor (ATK) untuk dikemas selanjutnya didistribusikan. Sebelum dikemas dihitung kembali formulir-formulir kemudian amplop.
"Sejauh ini semua masalah dapat dikendalikan, namun tetap melakukan antisipasi terutama pada pendistribusian misalnya pada hari H cuaca hujan maka disiapkan plastik untuk membungkus semua kotak suara di TPS nanti dan pengadaannya sudah ada," katanya.
KPU Kota Tarakan sudah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu T2024 sebanyak 169.702 pemilih.
Penetapan DPT tersebut sudah melalui proses panjang dari daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 170.676 pemilih, kemudian daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) sebanyak 170.127 pemilih sekaligus menjadi DPT.
Sebanyak 3.012 pemilih tambahan masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sedangkan DPTb yang keluar sebanyak 2.333 pemilih yang tersebar di empat kecamatan.
BACA JUGA:
DPTb saat sudah ditutup pada 15 Januari untuk sembilan kategori yang diperuntukan untuk empat kategori yang dilayani sampai 7 Februari.
Adapun empat kategori yakni yang bertugas pada hari H Pemilu, bencana alam, menjalani rehab, dan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas).
