Respon Pernyataan Jokowi Soal Presiden Memihak, Mendag Zulkifli Hasan: Nyalon Saja Boleh Apalagi Dukung
Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan-Darwin Fatir-ANTARA
FIN.CO.ID - Menter Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh memihak dan kampanye.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan tidak ada larangan presiden memihak atau kampanye pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, selama memenuhi aturan yang berlaku, yaitu ttak menggunakan fasilitas negara.
Dijelaskannya, menteri, kepala daerah, anggota dewan, dan presiden merupakan jabatan publik.
"Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh," katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.
Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang meskipun menduduki jabatan publik dan jabatan politik ya bisa mendukung.
"Ini jabatan publik, jabatan politik yah. Ada yang bilang, kalau gitu nggak usah memihak, yah kalau lawan yah begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa," tuturnya kepada wartawan.
BACA JUGA:
- Anies Baswedan Respon Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak: Dulu Ngaku Netral
- Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye, TPN Ganjar-Mahfud Singgung Soal Etika
Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
"Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya," ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.
Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.
"Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih," ucapnya menjelaskan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
BACA JUGA:
- Jokowi Ogah Komentari Gaya Debat Gibran: Nanti Jadi Debat Kedua
- Prof Mahfud MD Akan Mundur dari Menko Polhukam, Ini Respon Singkat Jokowi
Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
Sumber:
