Ganjar Yakin Gus Yahya Jaga Netralitas PBNU Sepenuh Hati di Pemilu 2024

Ganjar Yakin Gus Yahya Jaga Netralitas PBNU Sepenuh Hati di Pemilu 2024

Ganjar Pranowo-FIN/Antara-

FIN.CO.ID - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo meyakini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dapat menjaga netralitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu disampaikan capres nomor urut 3 di Gedung Korpri Sidomukti, Kota Salatiga, Selasa 23 Januari 2024.

"Saya yakin PBNU dapat menjaga netralitas dengan sepenuh hati dan sejujur-jujurnya," kata Ganjar usai bertemu dengan jajaran Tim Pemenangan Daerah (TPD) Jawa Tengah, Tim Pemenangan Cabang (TPC) Salatiga, Calon Legislatif Partai Koalisi, dan Relawan se Kota Salatiga.

BACA JUGA:

Hal itu menanggapi pernyataan cendekiawan NU Nadirsyah Hosen (Gus Nadir) terkait mobilisasi internal NU untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saya belum mendengar sih (pernyataan itu). Tapi, waktu ultah sudah ada kode-kode, tapi kita politisi pahamlah. Rasa-rasanya NU itu ada di mana-mana," kata Ganjar.

Meski demikian, dia yakin, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) akan berlaku netral. "Saya kenal dengan beliau. Beliau bisa menempatkan netralitasnya. Kalau kader NU ada di mana-mana, punya pilihan itu sudah sunatullahnya begitu," tuturnya.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menonaktikan 63 orang pengurus harian dan pleno karena maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan tergabung dalam tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi PBNU Amin Said Husni menjelaskan, kebijakan penonaktifan itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.

"Mereka tersebar di beberapa partai dan (menjadi tim sukses) semua calon presiden. Ada yang menjabat sebagai mustasyar (dewan pensihat), pengurus harian syuriyah dan tanfidziyah, a'wan syuriyah, hingga pengurus badan otonom dan lembaga," kata Amin Said Husni dalam siarannya di Jakarta, Minggu 21 Januari 2024.

BACA JUGA:

Amin menjelaskan, status 63 orang pengurus itu terhitung nonaktif sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang sampai dengan selesainya tahapan Pemilu 2024.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Mihardi

Tentang Penulis

Sumber: