TPN Khawatir Bansos saat Kampanye, TKN: Lha Mensosnya kan Mbak Risma dari PDIP
Warga penerima manfaat mendapatkan 10 kilogram beras penyaluran bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024). -ANTARA FOTO/Idhad Zakaria-
fin.co.id - Polemik distribusi bantuan sosial (bansos) selama masa kampanye Pemilu 2024 masih terus bergulir.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H. Wibowo, mempertanyakan kekhawatiran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
Dradjad mengatakan, padahal Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, yang mengkoordinasi pembagian bansos, merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP)
PDIP merupakan partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
BACA JUGA:Bansos Pemerintah Jelang Pemilu Rawan Dipolitisasi, Begini Tanggapan Istana
"Jika tim pasangan calon nomor urut 3 khawatir politisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos), lha, mensosnya kan Mbak Risma, dari PDI Perjuangan," kata Dradjad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 4 Januari 2024.
Dradjad menjelaskan bansos merupakan program Pemerintah karena sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Oleh karena itu, lanjutnya, penyaluran bansos merupakan kewenangan pihak eksekutif, yaitu pemerintah.
"Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan Pemerintah. Jadi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya," tuturnya.
BACA JUGA:SMRC: Pilpres Putaran 2, Potensi Diisi Pasangan Prabowo-Gibran Vs Ganjar-Mahfud
Terkait usulan moratorium distribusi bansos selama Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud mendapat kritik dari TKN Prabowo-Gibran karena dianggap mengusulkan penundaan pembagian bansos tersebut.
Namun, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah pihaknya mengusulkan penghentian pembagian bansos sampai Pilpres 2024 selesai.
"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung di Jakarta, Rabu (3/1).
Dia menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya. Sementara itu, dia tak menampik bahwa ada peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.
Sumber:
