Bansos Pemerintah Jelang Pemilu Rawan Dipolitisasi, Begini Tanggapan Istana
Presiden Jokowi menyalurkan secara simbolis bansos Kemensos di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Kamis, 7 Juli 2022.-Humas Kemensos-
FIN.CO.ID - Bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan pemerintah atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat rawan dipolitisasi. Ada yang mengusulkan agar Bansos jelang Pemilu 2024 dihentikan untuk sementara.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Pemerintah menjalankan program bansos karena memikirkan rakyat, terutama keluarga miskin, yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
"Karena tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan, sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," katanya dalam keterangannya, Kamis, 4 Januari 2024.
Ditegaskannya bansos adalah program afirmasi dari Pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR.
"Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," tambahnya.
Lebih lanjut, Ari menjelaskan bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
BACA JUGA:
- Tidak Semua Warga Dapat BLT El Nino, Presiden Jokowi Ungkap Syarat Mendapatkannya
- Program Bansos Terus Berlanjut Tahun Ini dan Harus Bebas Politisasi
Selain menyalurkan bansos, Pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur permukiman, baik di desa, kawasan perdesaan, maupun perkotaan.
"Dengan strategi ini, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024," tutur Ari.
Dia pun memastikan target sasaran bansos sudah jelas, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang bersumber dari data-data sesuai nama dan alamat.
"Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi, perbaikan penyasaran program untuk menekan exclusion error, untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran," jelasnya.
Penyaluran bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah dan pemerintah desa.
"Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, Pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," ujar Ari Dwipayana.
Sebelumnya, Minggu (31/12), Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sempat mendapat kritik Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming karena mengusulkan penundaan pembagian bansos selama Pemilu 2024.
Sumber:
