RUU DKJ, Gubernur dan Wagub Jakarta Ditunjuk Presiden, Begini Respon Mahfud MD
Menko polhukam / Cawapres - Mahfud Md -Fianda Sjofjan Rassat-ANTARA
FIN.CO.ID - Menkopolhukam Mahfud MD ikut bicara terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang mengatur penunjukan gubernur oleh presiden.
Mahfud mengaku tidak mempersoalkan hal itu. Sebab RUU DKJ telah diperdebatkan sejak lama oleh pemerintah dan DPR RI.
"Kalau saya tak mempersoalkan itu, karena DPR sudah berdebat lama dengan pemerintah, lalu kesimpulannya itu," kata Mahfud di Jakarta, Selasa 5 Desember 2023.
BACA JUGA:
- DKI Jakarta Jadi DKJ, Butuh Anggaran Besar Ganti KTP Warga
- Status Jakarta dari DKI Jadi DKJ, Sri Mulyani: Jadi Kota Global dan Pusat Ekonomi Terbesar di Indonesia
Pawai ondel-ondel saat perayaan Lebaran Betawi ke-12 tahun 2019 di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta. -M Risyal Hidayat-ANTARA
Menurut Mahfud, adanya RRU DKJ bisa saja karena DPR ingin mempertahankan kekhususan Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota negara. "Karena Jakarta dianggap khusus, jadi dikelola secara khusus," kata Mahfud.
Dia juga mencontohkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, namun tetap ada pemilihan di tingkat kabupaten/kota.
"Seperti di Yogyakarta yang gubenurnya turun menurun, tapi bupati dan wali kota dipilih. Di sini, gubernurnya dipilih, jadi tak apa-apa. Harus asimetris," ujar Mahfud.
Dalam Pasal 10 ayat 2 draf RRU DKJ mengatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.
BACA JUGA:
- Jakarta sebagai Jembatan Dialog Sastra Dunia, DKJ: Ruang Pertukaran Gagasan dan Diplomasi Budaya Sastra
- TPN Ganjar-Mahfud Sesalkan Dugaan Intimidasi Butet Kartaredjasa dan Agus Noor
"Bila sudah diputuskan melalui undang-undang, ya itu mengikat jadinya," kata Mahfud.
Nama DKI Jakarta akan diubah menjadi DKJ setelah ibu kota resmi pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Bila merujuk pada UU tersebut, status Jakarta akan mengalami perubahan dari yang sebelumnya merupakan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
RUU DKJ sendiri akan mengusung konsep Daerah Khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Banyak aspek keuangan negara yang perlu diatur dalam RUU DKJ.
.jpeg)
Sumber:
