Rakata Banner Detail

Ganjar Kritik Penegakan Hukum, Puan Maharani: PDIP Masih Dukung Jokowi

Ganjar Kritik Penegakan Hukum, Puan Maharani: PDIP Masih Dukung Jokowi

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dalam Puncak Bulan Bumg Karno 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (24/6/2023)--

fin.co.id - Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan partainya tetap mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

"Pak Jokowi merupakan presiden dari PDIP, yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 20 November 2023.

Dia menjelaskan dari awal posisi PDIP sampai saat ini maupun sebelum masa pemilu selalu menyampaikan kritik kepada pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung. Tujuannya, bagaimana kinerja pemerintah bisa terus memperbaiki diri.

"Sehingga memang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Selain itu, kata Puan, dia sebagai Ketua DPR RI biasanya secara berkala bertemu Presiden Jokowi untuk membicarakan hal-hal yang terkait isu aktual.

"Bisa juga sebagai bukan posisi presiden dan Ketua DPR, namun, keluarga atau orang yang sudah sama-sama mengenal," ungkapnya.

BACA JUGA:

Terkait calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, sering mengkritik pemerintah, Puan menegaskan jika hal itu tidak ada instruksi dari partai.

"Pasti beliau (Ganjar, red.) menyampaikan hal itu karena punya data, yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan," katanya.

Puan memastikan PDIP akan mengevaluasi terkait persoalan penegakan hukum. 

Bagi PDIP, kata dia, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar, baik, jujur, seadanya yang terjadi, adil, dan tentu saja tidak tebang pilih.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, menteri dari PDIP tetap melaksanakan tugas membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan secara profesional.

"Jadi, menteri dari PDI Perjuangan tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara, karena tugasnya jadi pembantu Presiden RI siapa pun itu," kata Hasto di sela-sela rapat Konsolidasi Nasional TPN Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu 18 November 2023.

Ia mengatakan menteri asal PDIP tetap bekerja secara profesional meskipun beberapa menteri mungkin kecewa karena langkah keluarga Jokowi tidak sesuai dengan arah politik partainya.

"Kami berpolitik secara dewasa, PDIP banyak alami pasang naik-pasang turun sehingga kami sudah menampilkan tingkat kedewasaan," ujarnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu juga menyatakan fenomena yang terjadi saat ini seperti "ujian naik kelas" bagi PDIP.

"Ibaratnya, ujian terhadap solidaritas partai, ujian terhadap konsistensi dalam semangat juang khususnya amanat reformasi, ini semua ujian-ujian bagi kami, dan kami tanggapi dengan semangat," tegas Hasto.

BACA JUGA:

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo terus terang atau bloko suto menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat drama. Sekaligus pembuat pembuat skenario, koreografer dan sutradara.

"Intinya satu kata satu perbuatan. Nah, kalau belakangan ini beliau menyampaikan perkataan seperti itu saya sangat menyayangkan. Yang membuat drama itu Pak Jokowi. Skenarionya Pak Jokowi. Koreografernya Pak Jokowi, Sutradaranya ya Pak Jokowi. Orang kan menilai seperti itu," tegas Hadi Rudyatmo alias Rudy seperti dikutip fin.co.id  dari Chanel Youtube 2045 TV pada Rabu, 15 November 2023.  

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sudah lama tidak ada komunikasi dengan Jokowi. Terakhir, lanjut Rudy, dirinya didatangi Gibran untuk ditawari posisi sebagai Wamen PUPR. 

Ini terjadi saat Rudy masih menjabat Wali Kota Solo tahun 2020. Sementara dan Gibran sudah menjadi Wali Kota terpilih namun belum dilantik secara resmi. 

"Saya didatangi dan ditawari Mas Gibran untuk meyakinkan. Pak Rudy purun mboten (mau atau tidak) menjadi Wakil Menteri PUPR," terangnya. 

BACA JUGA:

Sejak itu, dirinya juga sudah jarang berkomunikasi dengan Jokowi maupun Gibran. Hingga saat ini, kata Rudy, putra sulung Presiden Jokowi tersebut belum juga mengembalikan KTA (Kartu Tanda Anggota) PDIP. Tak hanya itu. Gibran juga sudah tidak membalas pesan WA (WhatsApp) dari Rudy. 

"Saya WA sudah nggak dijawab. Ya gak apa-apa. Itu hak mereka. Yang jelas, ini persoalan etika saja. Dulu datang tampak muka, mestinya pulang tampak punggung. Kan begitu etikanya," pungkas Rudy. 


Presiden Jokowi dan keluarganya-fin-Bobby Nasution-X Twitter

Tabiat Presiden Jokowi Dibongkar

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo juga membongkar tabiat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya saat Gibran Rakabuming Raka berhasil dimenangkan PDIP Kota Solo sebagai Wali Kota, tidak ada ucapan terima kasih yang keluar dari mulut Jokowi. 

"Saya menangkan Gibran jadi Wali Kota, terima kasih saja nggak kok. Pilpres juga begitu. Dimenangkan katanya yang memenangkan rakyat. Tapi kan rakyat yang dikoordinir oleh partai politik. Dan itu ada Undang-undangnya partai politik," ujar FX Hadi Rudyatmo seperti dikutip fin.co.id  dari Chanel Youtube 2045 TV pada Rabu, 15 November 2023. 

Partai Politik, lanjutnya, adalah kumpulan dari rakyat menjadi pengurus parpol. Baik di DPP, DPD, DPC, kecamatan dan kelurahan. 

"Karena itu, setiap 5 tahun sekali dilakukan verifikasi untuk mengetahui pengurusnya ada atau tidak. Tanpa parpol mas Gibran tidak bisa jadi Wali Kota," tegas mantan Wali Kota solo yang akrab disapa Rudy ini. 

BACA JUGA:

Dia mengaku mengenal betul dengan Jokowi. Keduanya berteman dan berkolaborasi selama kurang lebih 20 tahun. 

Diketahui, pada 2005 Jokowi dan Rudy terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo. Keduanya kembali memimpin di periode kedua pada 2010. 

Selanjutnya, pada 2012, Rudy dilantik menjadi Wali Kota Solo menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kini untuk urusan Pilpres 2024, keduanya harus berseberangan secara politik. 

Rudy tetap bersama PDIP mengusung Ganjar - Mahfud MD. Sementara Jokowi beserta keluarganya mendukung Prabowo. Ini setelah sang anak, Gibran Rakabuming maju sebagai cawapres Prabowo. 

BACA JUGA:

Jokowi Disindir Pitutur Jawa Melik Nggendhong Lali

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo alias Pak Brengos menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini berseberangan dengan PDIP. Menggunakan pitutur Jawa, Jokowi disebutnya Melik Nggendhong Lali.

Dalam bahasa Jawa Melik Nggendhong Lali berarti  orang yang terlalu menginginkan sesuatu kebanyakan akan lupa diri. 

"Melik Nggendhong Lali itu artinya sudah berkuasa lupa segala-galanya. Lupa asal usulnya. Dulu darimana, dikenal siapa, siapa yang mengenalkan, siapa yang membesarkan," ujar FX Hadi Rudyatmo alias Pak Brengos seperti dikutip fin.co.id dari Chanel Youtube 2045 TV pada Rabu, 15 November 2023. 

Menurut Rudy, Melik Nggendhong Lali tersebut sudah pernah dia ingatkan langsung kepada Jokowi. Tepatnya saat Rudy dan Jokowi bertemu di Solo.

"Itu sudah saya sampaikan saat beliau minta anaknya jadi Wali Kota.  Waktu itu Pak Jokowi bilang ini nggak ada angin nggak ada hujan, Mas Gibran pengen jadi Wali Kota," imbuh Rudy. 

Saat itu, lanjut Rudy, dirinya menyatakan telah menyelesaikan rekomendasi pencalonan Wali Kota Solo ke DPD dan DPP PDIP. 

BACA JUGA:

Namun, dia mempersilakan apabila Jokowi dan Gibran ini menggunakan cara lain untuk mendapat tiket maju Pilwalkot Solo pada tahun 2020 lalu. 

Jokowi Sutradara dan Produser Drama Politik

Sebelumnya, Eks Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto menegaskan dalam drama tersebut Presiden sebagai sutradara sekaligus produsernya. 

Menurut Andi Widjajanto saat ini telah terjadi mendung demokrasi di Indonesia. Ini terjadi karena adanya barikade yang dipasang untuk menghambat demokrasi. 

"Biasanya kan barikade itu darang dari negara luar. Misalnya tidak suka Indonesia maju. Nah ini gak. Barikadenya datang dari kita sendiri dari dalam ntuk menghambat demokrasi itu," kata Andi Widjajanto seperti dikutip fin.co.id dari Chanel Youtube Abraham Samad Speak UP berjudul Bocoran Rahasia Ancaman Bahaya Di Pilpres, Jika Politik Dinasti Gibran Jokowi Diteruskan pada Rabu, 8 November 2023. 

Barikade yang dimaksud Andi Widjajanto adalah dinasti abuse of power yang dilakukan oleh keluarga presiden. "Baik presidennya, paman, anak, adik. Kita merasa ada itu," imbuhnya. 

BACA JUGA:


Media Jerman Handelsblatt yang mengkritik Jokowi Gibran Abschied von der Demokratie - Selamat Tinggal Demokrasi-fin - Handelsblatt -

Agar hal itu normal dan tidak terjadi peristiwa seperti tahun 1997 atau 1998, barikadenya harus diangkat. Yang bisa mengangkat barikade tersebut adalah presiden Jokowi. 

"Sederhana kok. Kembali ke koridor demokrasi. Stop abuse of power dengan menggunakan hukum," lanjutnya. 

Andi Widjajanto menegaskan sesuatu yang legal harus legitimate. Sesuatu yang legal harus benar secara etika. Dia juga meminta stop memobilisasi aparat. 

Negara harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua partai, semua pasangan, semua caleg untuk berkompetisi pada Pemilu 2024 mendatang secara fair. 

BACA JUGA:

Andi Widjajanto juga menyentil Jokowi yang menyebut situasi politik di tanah air banyak drama politik. Presiden menggunakan kalimat drakor atau sinetron. 

"Pada acara di Golkar, Pak Jokowi mengatakan jangan lagi ada drama-drama politik. Ini bisa reda kalau sutradara dan produsernya main normal. Mbah politik di Indonesia, siapapun orangnya itu pasti presiden. Kalau dia bergerak ke kanan politiknya akan terasa. Kalau Pak Jokowi bilang drama, ya sudah bapak itu sutradara. Bapak itu produser. Ya hentikan drama-drama yang tidak bapak inginkan supaya tidak mengganggu demokrasi," tegas Andi Widjajanto. 

Sebagai presiden, kata Andi Widjajanto, Jokowi memiliki data yang sangat lengkap. Jokowi tahu persis semua skenario dan risiko yang kemungkinan akan terjadi. 

"Saya sebagai mantan gubernur Lemhanas, menkopolhukam, Mensesneg pernah memberikan kajian-kajian. Termasuk risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi. Semua sudah disampaikan. Beliau tahu persis. Datanya lengkap. Nah sekarang harapannya Pak Jokowi kembali ke komitmen yang dulu menjadikan dia presiden tahun 2014," jelas Andi Widjajanto.

BACA JUGA:

Jokowi: Jelang Tahun Politik Banyak Sekali Drama

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai menjelang tahun politik banyak sekali drama yang muncul di Tanah Air. 

Dia pun meminta dalam demokrasi yang harus dibangun saat memasuki tahun politik adalah menampilkan pertarungan gagasan, bukan perasaan.

"Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya 'kan pertarungan gagasan, mestinya kan pertarungan-pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan," katanya saat memberikan sambutan pada Puncak Perayaan HUT ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, 6 November 2023 malam.

Jokowi menyinggung kompetisi dalam politik itu adalah hal biasa, begitu juga keinginan setiap calon presiden untuk menang.

BACA JUGA:

Namun di samping kompetisi, ia menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas, yang tidak memecah belah adalah yang harus ditunjukkan kepada masyarakat, bukan demokrasi yang saling menjelekkan dan memfitnah.

Jokowi juga mengajak agar dapat membangun demokrasi yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa.

"Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti ke mana-mana," kata Jokowi.

Presiden juga mengingatkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang memenangkan kontestasi Pemilu 2024 tidak boleh sombong atau jumawa.

Begitu juga dengan capres-cawapres yang kalah Pemilu tidak boleh murka. "Ini adalah pertandingan antaranggota keluarga sendiri, antarsesama anak bangsa yang sama-sama ingin membangun negara kita Indonesia," kata Presiden.


Pak Brengos Sindir Jokowi dengan Pitutur Jawa Melik Nggendhong Lali.-fin - SC - 2045 TV-Youtube

BACA JUGA:

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Khanif Lutfi

Tentang Penulis

Sumber: