Tahun 2024 Pemerintah Gelontorkan Bantuan Pangan Rp19,1 Triliun, Demi Jaga Daya Beli Warga dan Atasi Stunting
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto--ekon.go.id
FIN.CO.ID - Menghadapi kondisi global yang masih penuh tantangan dan prediksi El Nino yang masih harus terus diwaspadai hingga periode Februari 2024, Pemerintah perlu melakukan antisipasi berbagai pengaruhnya terhadap ekonomi domestik.
Selain menjaga stabilitas harga di pasaran, penting juga bagi Pemerintah untuk terus menjaga konsumsi Masyarakat, yang tentunya memiliki kontribusi terbesar dalam PDB.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah melakukan Rapat Internal terkait Penyaluran Bantuan Pangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/11). Pemerintah tentunya akan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, yang dilakukan melalui penambahan bantuan sosial dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Selain itu, penanganan stunting juga menjadi salah satu fokus untuk segera dilaksanakan.
BACA JUGA:
- Hore, Bulan Depan Pemerintah Cairkan BLT El Nino Rp400 Ribu untuk Warga
- Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Hadapi El Nino, 4 Hal Jadi Prioritas
“Tadi disampaikan bahwa saat sekarang kondisi Bulog per 2 november 2023 stoknya 1.442.945 ton. Dan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95 persen dan di bulan Oktober 94,89 persen, November di 18,45 persen, dan kita masih ada di bulan Desember,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada keterangan pers usai rapat internal, Senin, 6 November 2023.
Dalam rapat internal tersebut, disampaikan terdapat kebutuhan tambahan anggaran dari Bulog, yaitu untuk tahap pertama butuh biaya sekitar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan untuk distribusi dan lainnya sebesar Rp2,8 triliun, sehingga totalnya sejumlah Rp19,1 triliun.
Selain perlu dilakukan percepatan pembayaran tagihan Bulog oleh Kementerian Keuangan, rapat juga membahas usulan terkait dengan insentif yang bisa diberikan Pemerintah, terutama untuk pembebasan bea masuk beras.
“Kita ketahui bersama bahwa pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik Rp450/kg. Ini kita lakukan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Nanti badan pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP, yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” jelas Menko Airlangga.
BACA JUGA:
- Kembangkan Pertanian dan Peternakan, Menko Airlangga Ajak Brasil Kerja Sama Teknologi dan Investasi
- Rakernas Reforma Agraria, Menko Airlangga: Program Reforma Agraria Terbukti Naikan Pendapatan Per Kapita 20 Persen
Selain itu, terkait bantuan pangan di tahun 2024, Presiden Joko Widodo telah menyetujui bahwa bantuan pangan beras dan bantuan penanganan stunting akan diberikan selama 6 bulan, yakni pada bulan Januari-Juni 2024.
Bantuan beras yang akan diberikan yakni sebanyak 10kg kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan untuk bantuan stunting, akan diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS) dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Bantuan stunting tersebut sejumlah Rp446,242 miliar per kuartalnya atau sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
