Usai Rumah Dinas Digeledah, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Diperiksa KPK, Ini Kasusnya
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi--wikipedia
BACA JUGA:
- Kejagung Geledah 3 Lokasi Terkait Korupsi Tol Japek II Elevated, Hasilnya Sita 354.700 Dolar Amerika
- Dicecar KPK Selama 7 Jam, Febri Diansyah Bantah Diperiksa Terkait Penggeledahan di Kementan
Keberlanjutan penegakan hukum dan perlunya kepastian hukum juga menjadi perhatian serius dalam acara ini.
Partisipasi KPK diharapkan dapat membawa efek jera bagi aparatur sipil negara (ASN) di tempat lain dan memperkuat upaya menegakkan keadilan.
Masih kataEdi Hardum, pelaku korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali ada keterlibatan beberapa orang, bahkan hingga puluhan orang.
KPK harus melakukan penelusuran mendalam untuk mengungkap jaringan korupsi yang mungkin terlibat.
Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menerima laporan masyarakat atau melakukan operasi tangkap tangan (OTT) berdasarkan rekaman percakapan.
Dalam kesempatantersebut narsum lainnya, Lisman Manurung, juga memberikan pandangannya dalam acara tersebut, menyoroti pentingnya memahami perbedaan antara korupsi dan insentif.
BACA JUGA:
- KPK Sita Rp400 Juta dan Barang Bukti Lain dalam Penggeledahan Rumah di Jagakarsa Jakarta Selatan
- Sampai Bawa Mesin Penghitung Uang, KPK Sita Puluhan Miliar dari Rumah Mentan Syahrul Yasin Limpo
Ia mengatakan bahwa ketidaksesuaian dengan standar dalam bekerja bisa mengakibatkan penurunan pelayanan masyarakat.
“Kasus-kasus suap dan praktik korupsi seringkali muncul dalam upaya meningkatkan pelayanan, yang akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Ia juga menyinggung permasalahan timbunan mobil rongsokan yang bertumpuk-tumpuk, dan menekankan bahwa penegakan hukum harus disertai dengan upaya preventif yang lebih luas,” tandasnya.
Sementara itu Direktur P3S, Jerry Massie, dalam pembicaraannya dia menekankan perlunya tindakan tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, KPK harus memiliki keberanian untuk menindak para koruptor dan menghadirkan efek jera yang kuat dengan menyita harta mereka. Baginya, korupsi harus dianggap sebagai perjuangan bersama yang membutuhkan solidaritas dan kesatuan tindakan.
“Saya tekankan, pentingnya KPK menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat dalam tindakan korupsi harus diadili sesuai dengan perbuatannya, tanpa terkecuali,” ukar Jerry.
Jerry juga menginginkan KPK agar fokus pada penegakan hukum dan tidak boleh terpengaruh oleh pertimbangan politik atau faktor lainnya.
Mengenai biaya Pilkada yang tinggi, ia menyoroti potensi korupsi pasca-pemenangan. “Pemimpin yang terpilih cenderung berusaha untuk mengembalikan biaya mahal yang telah dikeluarkan selama kampanye. Terkait hal ini KPK juga harus melakukan penelusuran terhadap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” paparnya.
Sumber:
