News

Buntut Bentrok Warga Vs Aparat di Bangkal, Gubernur Kalteng Minta Jokowi Evaluasi Izin Pengelolaan Lahan Sawit

Bentrok terjadi antara warga Bangkal dan aparat keamanan akibat pengelolaan lahan sawit.

Buntut Bentrok Warga Vs Aparat di Bangkal, Gubernur Kalteng Minta Jokowi Evaluasi Izin Pengelolaan Lahan Sawit
Bentrok Warga Bangkal Seruyan Kalteng vs Aparat Kepolisian

FIN.CO.ID - Bentrok terjadi antara warga Bangkal dan aparat keamanan akibat pengelolaan lahan sawit.

Akibatnya seorang warga meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka-luka.

Atas peristiwa tersebut Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi izin hak guna usaha (HGU) perusahaan besar swasta (PBS) maupun hutan tanaman industri (HTI) di daerah setempat.

"Saya bermohon kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk mengevaluasi PBS maupun HTI yang tidak menjalankan kewajibannya menyediakan plasma 20 persen agar izin HGU tidak diperpanjang lagi atau dicabut," katanya dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Senin, 9 Oktober 2023.

Akibat PBS maupun HTI yang tidak menjalankan plasma 20 persen, menurut dia, menjadi pemantik dan pemicu konflik sosial di tengah masyarakat.

Diungkapkan bahwa konflik antara masyarakat dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan merupakan fakta yang ada di depan mata dan sudah terjadi.

BACA JUGA:

"Saya tidak menyalahkan masyarakat karena mereka menuntut haknya yang memang sudah ada dalam ketentuan bahwa perusahaan wajib mengalokasikan 20 persen plasma," tegasnya.

Gubernur Kalteng turut prihatin atas insiden konflik di Desa Bangkal Kabupaten Seruyan yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dan luka berat akibat bentrok dengan aparat.

"Untuk rasa keadilan warga, Pemprov dan DAD Kalimantan Tengah menjamin biaya pengobatan korban konflik sepenuhnya," jelasnya.

Sugianto pun berharap permasalahan tersebut segera selesai dan kejadian serupa tidak akan terulang kembali. 

Hal ini dapat terwujud apabila satu sama lainnya bisa saling memahami kewajiban dan hak masing-masing.

"Konflik ini tidak akan terjadi dan tidak akan terulang jika masing-masing pihak saling memahami dan memaknai antara hak dan kewajiban," tambahnya.

BACA JUGA:

Ia mengatakan bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah terbuka dan menjunjung tinggi adab yang berlandaskan falsafah Huma Betang.

Maka, lanjut dia, menjadi harapan bersama agar Perusahaan Besar Swasta yang beroperasi di Kalimantan Tengah tidak sebatas menjalankan kewajiban plasma 20 persen, tetapi lebih dari itu.

"PBS maupun HTI dapat berkontribusi signifikan, terutama dalam membangun sektor pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur perdesaan yang merupakan sektor dasar pembangunan dan kesejahteraan," kata Sugianto.

Bak Medan Perang

Aparat kepolisian diduga menembak warga Bangkal Kecamatan Seruyan Raya, yang sedang melakukan aksi menuntut hak-haknya di PT HMBP (Hamparan Massawit Bangun Persada) di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dilakukan sejak tanggal 16 September 2023.

Video penembakan itu dibagikan oleh akun X milik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) @walhinasional. 

Lewat video 15 detik yang di-share oleh @walhinasional, nampak suara tembakan rentetan seperti sedang terjadi peperangan.

Penembakan itu diduga dari aparat yang bertugas mengamankan wilayah tersebut.

Warga yang ketakutan, berlari melindungi diri di balik pepohonan sawit di lokasi kejadian. 

@walhinasional juga membagikan foto dua warga yang menjadi korba dari kejadian tersebut.

Kejadian itu terkait tuntutan plasma kebun kelapa sawit oleh warga kepada PT HMBP. Namun berujung bentrok pada Sabtu 7 Oktober 2023.

BACA JUGA:


Ilustrasi senjata api-pixabay stevepb-

Satu orang dikabarkan meninggal dunia terkena tembakan, sedangkan satu orang lainnya dirujuk RS Bhayangkara di Kota Palangka Raya.

"Ternyata warga ditembaki. Belum ada informasi lanjutan mengenai apa yang menjadi pemicunya. Tiga warga tertembak dan satu diantaranya meninggal dunia terkena peluru asli," tulis @Walhinasional di media sosial X. 

WALHI mengecam tindakan aparat terhadap warganya. WALHI  mengatakan perusahaan tidak memiliki hak atas lahan yang berada di luar HGU (Hak Guna Usaha). 

"Diperlukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan, termasuk pengadilan anggota kepolisian yang terlibat," kecam WALHI

WALHI juga mendesak pemerintah di semua tingkatan untuk bekerja cepat menyelesaikan konflik agraria dengan mengakui dan melindungi Wilayah Kelola Rakyat. 

"Kejadian penembakan adalah hasil dari ketidakpedulian pemerintah terhadap tuntutan masyarakat atas pencaplokan tanah oleh perusahaan," katanya.  

BACA JUGA:

Polisi Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi

Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) Kombes Pol Erlan Munaji mengimbau masyarakat di Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan menjaga kondusivitas daerah dan tidak terprovokasi.

 

Saat ini solusi terbaik sedang diupayakan pemerintah daerah terkait tuntutan plasma kebun sawit terhadap PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP).

"Kami berharap masyarakat jangan sampai ada yang mudah terprovokasi inissedang berlanjut mediasi oleh Bapak Gubernur yang diharapkan ada kesepakatan lebih lanjut berkaitan dengan tuntutan masyarakat untuk bisa tercapai dan bisa terpenuhi. Kami sedang berupaya. Jadi mohon bersabar," katanya di Sampit, Minggu 8 Oktober 2023.

Pada Minggu kemarin digelar pertemuan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur membahas insiden bentrok sekelompok warga dengan aparat di areal perkebunan PT HMBP.

Pertemuan tertutup bagi insan pers itu dipimpin Gubernur Sugianto Sabran. Hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kalimantan, Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor, Penjabat Bupati Seruyan Djainuddin Noor dan lainnya.

Pol Erlan Munaji  menjelaskan, informasi yang mereka terima, saat ini di lokasi masih ada beberapa orang warga yang bertahan. 

Pihaknya mengimbau kepada warga untuk kembali ke tempat masing-masing dan jangan terprovokasi.

Dia meyakinkan bahwa persoalan dan permasalahan ini sedang ditangani seluruh pemangku kepentingan terkait. 

Nanti dihasilkan kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat dan diharapkan bisa segera terpenuhi sehingga situasi keamanan bisa menjadi aman dan terkendali.

Ditambahkannya, untuk menjaga situasi, Polda Kalimantan Tengah sudah menyiapkan personel tambahan yang siap diperbantukan kapan saja, yakni dari Polres Katingan, Polres Kotawaringin Timur dan Polda Kalimantan Tengah.

Erlan kembali menegaskan bahwa situasi dan kondisi saat ini masih kondusif, aman dan terkendali. Dia tidak menampik informasi ada satu orang yang meninggal dan satu orang lainnya dirujuk ke Palangka Raya.

"Kami masih menunggu informasi dari dokter di RS Bhayangkara. Mudah-mudahan tidak begitu parah. Untuk korban (meninggal), saat ini sedang dilaksanakan otopsi nanti kita lihat hasilnya, meninggal karena apa. 

"Perkembangannya nanti akan disampaikan oleh ahli yang berkaitan dengan otopsi," demikian Erlan.

Sementara itu Gubernur Sugianto Sabran belum mau memberi komentar banyak terkait masalah ini. Usai rapat, dia hanya menyatakan bahwa sudah ada hasil terkait masalah tersebut. (*)

Berita Terkait