Jemaah Haji Indonesia Telantar di Muzdalifah, Begini Respon Komisi VIII DPR
Jemaah Haji di Muzdalifah--tangselkota.kemenag.go.id
Jemaah Haji Indonesia Telantar di Muzdalifah, Begini Respon Komisi VIII DPR - Sejumlah jemaah haji asal Indonesia telantar di Muzdalifah. Mereka cukup lama menunggu keberangkatan ke Mina.
Menanggapi hal tersebut anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq meminta pemerintah, terutama panitia penyelenggara haji agar agar menyiapkan strategi kedaruratan untuk mengantisipasi problem yang terjadi di luar perencanaan.
Dia mengatakan strategi kedaruratan itu penting agar insiden ibadah haji yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang lagi.
“Karena kita tidak tahu kan pernah ada tragedi yang terjadi di Mina ataupun di Ka’bah ketika peristiwa jatuhnya crane. Sekarang tahun ini justru di Muzdalifah,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 2 Juli 2023.
BACA JUGA:
Dia mencontohkan insiden di Muzdalifah yang terjadi pada ibadah haji tahun ini dapat menjadi pelajaran panitia haji ke depan.
Rombongan jamaah haji Indonesia pada tahun ini mengalami keterlambatan pemberangkatan yang cukup lama dari Muzdalifah ke Mina.
Maman menerangkan umumnya jamaah hanya menunggu 1–2 jam, tetapi tahun ini sampai 10 jam.
“Tentang strategi kedaruratan itu, kita harus pikirkan dari satu lokasi ke lokasi lain, di mana penumpukan jamaah seperti di Arafah, Muzdalifah, dan Mina itu harus betul-betul menjadi pemikiran yang lebih sistematis dan bisa dilakukan cepat karena ini menyangkut nyawa manusia,” kata dia.
BACA JUGA:
Maman mengingatkan panitia haji ke depan agar lebih memperhatikan kondisi jamaah Indonesia yang lanjut usia.
Prioritas Indonesia terhadap jamaah lansia, menurut Maman, harus dikomunikasikan kepada otoritas di Arab Saudi.
“Jadi, ramah lansia itu harus diingatkan kepada Pemerintah Arab Saudi bahwa Anda harus menyiapkan banyak pusat kesehatan, posko kedaruratan, dan mempersiapkan yang terbaik untuk para lansia, termasuk misalnya strategi lansia itu datang terakhir lalu pulang lebih dulu,” katanya.
Ia memberi catatan kepada panitia haji Indonesia yang tidak bekerja profesional. Menurut dia, pemerintah harus mengevaluasi kinerja panitia haji sehingga jika ada yang tidak bekerja profesional, maka tidak perlu dipekerjakan lagi ke depan.
Sumber:
