Jemaah Haji Telantar, DPR: Pemerintah Bisa Minta Ganti Rugi
Jemaah haji Indonesia-ist-
Jemaah Haji Telantar, DPR: Pemerintah Bisa Minta Ganti Rugi - Banyak jemaah haji telantar dan tidur di luar tenda saat di Mina.
Hal tersebut terjadi karena tak terjaminan fasilitas yang disediakan pemerintah Arab Saudi terhadap jemaah haji asal Indonesia.
Untuk itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyarankan Pemerintah membuat landasan hukum dengan pihak Arab Saudi terkait pemenuhan fasilitas bagi jemaah haji asal Indonesia.
Dengan landasan hukum, Pemerintah dapat minta ganti rugi kepada pihak pengelola jika jemaah tak memperoleh fasilitas sesuai kesepakatan.
BACA JUGA:
“Jadi kalau ada landasan legalnya atau landasan hukumnya, apabila terjadi hal-hal seperti ini, kita bisa menuntut ganti rugi," katanya dalam keterangannya, Jumat, 30 Juni 2023.
Hal tersebut dia sampaikan terkait dengan adanya tambahan kuota haji bagi Indonesia sebanyak 8.000 orang dari Pemerintah Arab Saudi, namun tidak dibarengi dengan penambahan maktab atau ruang untuk jemaah haji di tenda-tenda.
Lebih lanjut, Diah mengatakan ketiadaan penambahan maktab menyebabkan para jemaah haji merasa tidak nyaman beristirahat.
“Makanya kemudian banyak jemaah haji yang tidur di luar tenda. Nah, ini yang menjadi masalah dan kami tentu berharap ke depannya karena ini bayar masyair (biaya fasilitas haji), jemaah haji Indonesia mendapatkan fasilitas itu selama berada Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina)," kata dia.
BACA JUGA:
Sebelumnya, ucap Diah, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengira akan ada penambahan maktab menyusul penambahan kuota haji untuk Indonesia.
"Ternyata, tidak ada. Nah, ini yang menyebabkan secara kapasitas, teknis, fasilitas menjadi permasalahan di tenda,” ucap Diah.
Berikutnya, Diah menyampaikan pula karena sudah dua tahun dunia dilanda pandemi COVID-19, fasilitas yang tersedia saat ini tidak semuanya baik. Ia mengatakan ada tenda yang saluran airnya bocor dan ada pula yang saluran airnya kecil.
BACA JUGA:
Sumber:
