Usulan Penyelesaian Konflik Rusia Jadi Polemik, Jokowi Bakal Panggil Prabowo

Usulan Penyelesaian Konflik Rusia Jadi Polemik, Jokowi Bakal Panggil Prabowo

Presiden Jokowi (instagram.com - @Jokowi) --

Usulan Penyelesaian Konflik Rusia Jadi Polemik, Jokowi Bakal Panggil Prabowo - Usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi sorotan publik, termasuk kalangan internasional.

Buntutnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil Prabowo.

Ditegaskan Jokowi usulan yang dilontarkan Prabowo dalam forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura pada akhir pekan lalu merupakan proposal dari yang bersangkutan dan bukan mengatasnamakan Pemerintah Indonesia.

"Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi usai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023.

BACA JUGA:

Untuk itu, Jokowi akan memanggil Prabowo untuk memperoleh penjelasan mengenai usulan tersebut.

Kendati demikian, Jokowi belum memastikan kapan ia akan melakukan pertemuan dengan Prabowo.

"Mungkin hari ini atau besok akan saya undang, minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6) di mana dirinya sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.

BACA JUGA:

Menhan menyampaikan setidaknya empat usulan yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa".

"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara obyektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada Sabtu (3/6).

Usulan itu menuai respon yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan menolak usulan dari Prabowo.

BACA JUGA:

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Gatot Wahyu

Tentang Penulis

Sumber: