Prabowo Usul Gencatan Senjata Rusia-Ukraina, Indonesia Jadi Negara Pertama Menjadi Pasukan Penjaga Perdamaian
Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 dan mitra yang digelar di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Minggu (21/5/2023). -Biro Pers Sekretariat Presiden-Biro Pers Sekretariat Presiden
Prabowo Usul Gencatan Senjata Rusia-Ukraina - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengusulkan agar Rusia dan Ukraina melakukan gencatan senjata atau penghentian perang bersenjata.
Hal tersebut disampaikan Prabowo ketika menjadi panelis dalam Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu 3 Juni 2023.
"Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata," tegas Prabowo.
Prabowo juga mengusulkan agar pasukan dari kedua negara itu untuk mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata sehingga dapat menghadirkan wilayah demiliterisasi.
BACA JUGA:Bertemu Lagi dengan Zelenskyy, Jokowi: Indonesia Siap Jembatani Perdamaian Rusia-Ukraina
Terhadap wilayah demiliterisasi itu, Prabowo lantas meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk dan menempatkan pasukan penjaga di sana.
"PBB kemudian menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ucap dia.
Ia lantas menyampaikan Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian itu.
"Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian," kata dia.
BACA JUGA:Zelenskyy dan Emmanuel Macron Bahas 10 Formula untuk Akhiri Perang Ukraina-Rusia
Menurut Prabowo, perang antara Rusia dan Ukraina itu perlu segera dihentikan karena berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia.
Guna mencegah keadaan makin memburuk, termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia serta makin banyaknya korban jiwa, Prabowo mengusulkan pula adanya deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue.
Usulan-usulan Prabowo tersebut sempat menimbulkan pertanyaan dari sebagian peserta pertemuan.
Mereka mengkhawatirkan usulan itu menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia.
Sumber:
