Kantor Kemensos Digeledah KPK, Ali Fikri: Kasus Korupsi Bansos Beras
Ilustrasi penggeledahan oleh penyidik KPK-ist-ANTARA
Kantor Kemensos Digeledah KPK, Ali Fikri: Kasus Korupsi Bansos Beras - Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggeledahan penyidik KPK terkait kasus korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras ini dilakukan pada Selasa, 23 Mei 2023.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penggeledahan kantor Kemensos terkait penyidikan bansos.
"Benar, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik KPK di Kementerian Sosial," katanya, Selasa, 23 Mei 2023.
BACA JUGA:
- Dugaan Korupsi Bansos PKH di Kemensos, Risma Bilang Begini
- Korupsi Bansos, 6 Orang Dicegah KPK ke Luar Negeri, Ini Dia Salah Satunya
Ali menerangkan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras.
"Terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk Program Keluarga Harapan Tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial," ujar Ali.
Meski demikian, Ali belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal penggeledahan tersebut karena proses hukum yang sedang berjalan.
"Kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud setelah seluruh proses telah selesai dilakukan Tim Penyidik KPK," pungkasnya.
Respon Mensos Soal Korupsi Bansos PKH
Adanya dugaan korupsi penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 ditanggapi Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Risma menyebut jika dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras PKH di Kementerian Sosial (Kemensos) terjadi sebelum ia menjabat menteri.
Risma mengatakan, pada awalnya dirinya tidak mengetahui persis kabar mengenai dugaan kasus korupsi PKH tersebut.
BACA JUGA:
Hingga akhirnya, Risma meminta Sekretaris Jenderal Kemensos untuk menyerahkan kronologis kasus itu dugaan korupsi PKH.
"Tapi yang jelas, itu posisinya tanggal 30 September 2020, terakhir itu. Saya dilantik tanggal 23 Desember 2020, jadi terakhir yang saya terima kronologis itu 30 September 2020," kata Mensos Risma.
Dari kronologi dugaan korupsi PKH tersebut, ia menemukan surat-surat yang berisi teguran dan arahan pelaksanaan percepatan penyaluran BSB, yakni bantuan sosial beras.
Berhubung tidak mengetahui dugaan korupsi PKH tersebut, Risma tidak bisa menjelaskan lebih lanjut sebab permasalahan tersebut ada di dua Direktorat Jenderal terdahulu.
BACA JUGA:
"Tapi diproses itu tidak ada sama sekali di sini. Ada memang surat menteri saat itu ke menteri keuangan, Mensos ke Kemenkeu, itu tanggal 27 Juli. Itu aja surat dari menteri saat itu, tapi saya enggak tahu persis ya kejadiannya, karena itu terjadi sebelum saya masuk," ujar dia.
Menurut Risma, dari kronologi yang diterima bahwa terdapat pemeriksaan atau evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kemensos yang hasilnya dikeluarkan pada 2 September 2020.
"Kalau saya harus memeriksa, maaf, itu akan buang-buang energi, karena harus mundur. Sudah banyak orang ini dimutasi, karena PR di Kemensos banyak. Saya harus menindaklanjuti hasil BPK itu mulai 2004 sampai dua ribu berapa, sampai terakhir itu saya harus evaluasi terus," ujar dia.
Selain itu, menurut dia, pemeriksaan para saksi oleh KPK tidak melewati Menteri Sosial, dan pemanggilannya langsung ditujukan ke masing-orang orang.
Sumber:
