Haedar Nashir Aprsiasi Sikap Menag Yaqut Atas Perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta negara hadir secara adil dan ihsan. --
Haedar Nashir Aprsiasi Sikap Menag Yaqut- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi sikap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang mengimbau pemerintah daerah agar memfasilitasi pihak-pihak yang melakukan salat Idul Fitri pada Jumat 21 April 2023.
Adapun Menag Yaqut menerbitkan surat edaran itu guna merespon sejumlah daerah yang menolak izin Muhammadiyah menggelar salat Idul Fitri 1444 Hijriah di lapangan dan Masjid.
"Saya pikir ini kemajuan menteri agama. Kami apresiasi tinggi dimana menunjukkan toleransi yang baik. Itulah yang semestinya dilakukan oleh pemerintah," ujar Haedar di Yogyakarta, Kamis malam 20 April 2023.
BACA JUGA:
- Lebaran Idulfitri Muhammadiyah dan NU Berbeda, Ketua MUI: Silakan Merayakan Sesuai Keyakinan
- Muhammadiyah Yakin Kelak Indonesia akan Pakai Metode Hisab untuk Ramadan dan Idul Fitri
- Kemenag: Hasil Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1444 H Harus Disambut Positif
- Kemenag: Perbedaan Hari Raya Lebaran Idul Fitri Jangan Merusak Toleransi Beragama
Dia mengapresiasi pemerintah yang memfasilitasi pihak yang menggelar salat Idul Fitri pada Jumat 21 April.
"Pemerintah kami apresiasi karena mengayomi dan memberi peluang bagi yang berbeda untuk menggunakan fasilitas publik, sekaligus juga melakukan syiar," kata dia.
Menurutnya, memberikan fasilitas kepada publik untuk salat lebaran pada 21 April bukan sesuatu yang merugikan.
“Tidak ada yang rugi kalau pemerintah mempersilakan (faslitas umum) dipakai (Shalat Idul Fitri) 21 April dan lapangan yang sama dipakai 22 April, kan malah nilai positifnya dalam berbangsa bagus dan berkah Allah akan terbuka," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk mengakomodir permohonan izin penggunaan fasilitas umum di wilayah kerjanya untuk kegiatan keagamaan, termasuk untuk Salat Idul Fitri pada 21 April.
Imbauan ini disampaikan Menag menyusul adanya penolakan menggunakan fasilitas pemerintah untuk salat Idul Fitri 21 April oleh dua wali Kota, yakni Wali Kota Pekalongan dan Wali Kota Sukabumi
Sementara itu pemerintah telah menetapkan salat Idul Fitri pada 22 April 2023.
"Saya mengimbau kepada seluruh umat Islam untuk menghormati perbedaan pendapat hukum. Apabila di kalangan masyarakat terjadi perbedaan penyelenggaraan shalat ‘Idulfitri, hendaknya hal tersebut direspon dan disikapi secara bijak, dengan saling menghormati pilihan pendapat keagamaan masing-masing individu,” pesan Menag.
Menag mengajak seluruh pihak untuk senantiasa menjadikan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat sebagai ruh dan spirit dalam kehidupan keberagamaan sehari-hari. (*)
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
.jpeg)
Sumber:
