Waduh! Ribuan Anggota TNI dan Polri di Garut Tercatat Menjadi Pemilih di Pemilu 2024
Ilustrasi Anggota Polri harus netral kawal Pemilu 2024 -ist-net
Ribuan Anggota TNI dan Polri Menjadi Pemilih - Bawaslu menemukan ribuan anggota TNI dan Polri tercatat dan masuk dalam daftar pemilih untuk Pemilu 2024.
Bawaslu Kabupaten Garut menyebutkan, hasil temuan seribuan anggota TNI dan Polri masuk dalam daftar pemilih untuk Pemilu 2024 harus ditindaklanjuti.
Bawaslu meminta, seribuan anggota TNI dan Polri tersebut dicoret sebagai pemilih sesuai aturan yang berlaku.
"Kita menemukan juga data-data terkait dengan TMS (tidak memenuhi syarat) banyak yang anggota Polri-TNI," kata Komisioner Bawaslu Garut Iim Imron, Selasa 4 April 2023.
BACA JUGA:20 Ribu Anggota TNI/Polri Masuk Daftar Pemilih Pemilu 2024, Polri Janji Bakal Netral
Bawaslu Garut dan seluruh jajarannya di tingkat kecamatan maupun desa terus bergerak melakukan patroli pengawasan.
Yakni terhadap penyelenggara Pemilu 2024 yang melakukan pemutakhiran data pemilih untuk pencocokan dan penelitian (coklit).
Hasil dari kegiatan coklit itu, kata dia, ada sejumlah temuan daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti anggota TNI dan Polri masuk dalam daftar pemilih untuk Pemilu 2024 yang jumlahnya ada seribuan orang.
"Data-data yang TMS yang lainnya juga banyak, ada ribuan yang Polri itu, ada sekitar seribu lebihan yang masuk gitu ya," katanya.
BACA JUGA:Bawaslu Temukan 20 Ribu TNI Polri, Orang Meninggal dan Anak Masuk Daftar Pemilih Pemilu 2024
Ia menyampaikan data aparatur itu kemungkinan karena tidak tertulis status pekerjaannya sebagai anggota TNI maupun Polri di Dinas Kependudukan sehingga masuk dalam daftar pemilih pemilu.
Namun hasil dari coklit itu, kata dia, akhirnya seluruh anggota TNI dan Polri yang masuk dalam daftar pemilih itu kemudian dicoret dan dipastikan tidak masuk sebagai pemilih untuk Pemilu 2024.
"Ketika kemudian dinyatakan bahwa ini betul-betul statusnya sudah TNI atau Polri maka itu langsung dicoret gitu," katanya.
Ia menambahkan selain anggota Polri dan TNI yang diketahui masuk dalam daftar pemilih, ada juga masyarakat yang memiliki hak tidak dilakukan coklit oleh petugas pemutakhiran data pemilih.
Sumber:
