Dugaan Penundaan Pemilu 2024 Terungkap dengan Mengubah Rencana Sistem Pemilu
Ilustrasi capres di Pemilu 2024. (ist)--
Dugaan Penundaan Pemilu 2024 Terungkap dengan Mengubah Rencana Sistem Pemilu - Adanya dugaan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari.
Pria yang juga menjabat Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas ini menduga adanya penundaan pemilu dengan rencana mengubah sistem Pemilu.
Yakni dari sistem pemilu dari proporsional terbuka ke sistem pemilu proporsional tertutup.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Resmi Bubarkan Merpati Airlines
"Saya khawatir perubahan sistem ini adalah akal-akalan untuk kemudian (penundaan Pemilu)," kata Feri, Rabu 22 Februari 2023.
"Misalnya, yang sedang marak dibicarakan soal potensi penundaan pemilu," sambungnya.
Feri mengatakan, dari isu yang berbedar jika sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup, maka Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan memberikan waktu bagi penyelenggara pemilu untuk mempersiapkannya selama tiga tahun.
"Ini sama saja dengan cerita menunda pemilu dengan menggunakan berbagai jalan, salah satunya dengan mengubah sistem pemilu," ujar dia.
BACA JUGA:Gibran-Dico Duet di Pilgub 20224, Mas Gibran: Enggak Fix
Feri menyebut, jika hal tersebut benar adanya, maka sama sekali tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia.
Penundaan Pemilu juga melanggar prinsip konstitusional termasuk melanggar azas pemilu yang ada dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Tentu saja ini adalah upaya lain untuk mempertahankan kekuasaan," ucapnya.
Feri Amsari memastikan, jika penundaan pemilu terjadi, maka secara jelas akan melanggar konstitusi.
BACA JUGA:Mantan Camat di Kota Bekasi Cabuli Anak Tirinya, Begini Penjelasan Pihak Keluarga
Penundaan pemilu tersebut juga akan membuka ruang penolakan dari masyarakat di Tanah Air.
Feri ikut menyinggung soal anggapan yang mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka potensial terjadinya praktik politik uang.
Kesimpulan atau anggapan tersebut dinilainya sumir karena menyederhanakan problematika pemilu.
Menurutnya, pada dasarnya hampir di semua sistem pemilu potensi politik uang tetap ada.
BACA JUGA:Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2023, Tersedia 46.720 Tiket Orang dan 10.440 Tiket Motor
Menurut dia, problematika politik uang berada pada peserta dan penyelenggara pemilu itu sendiri.
Sebab, apabila setiap peserta memiliki komitmen yang kuat dan bisa meyakinkan publik untuk memilihnya tanpa kekuatan uang maka diyakini politik uang tidak akan terjadi.
"Pemilu yang baik mestinya pemilih yang akan mengeluarkan uang untuk calon, tidak sebaliknya calon memberikan uang kepada pemilih," ucap dia.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
