Ngototnya Muhaimin Iskandar Hapus Pemilihan Gubernur, Anggaran Besar hingga Koflik Berkepanjangan
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.-Twitter/@cakiminNOW-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Wacana dihapusnya pemilihan gubernur (Pilgub) terus digaungkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Muhaimin menilai pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) tidak efektif, bahkan bisa memicu konflik yang berkepanjangan.
BACA JUGA:PKB Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan, Muhaimin Sebut Melelahkan
Alasan dihapusnya Pilgub, karena memerlukan anggaran yang besar sehingga dapat berpotensi memunculkan polemik berkepanjangan.
"Anggarannya untuk pilkada besar jadi kemudian berantemnya panjang. Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem, sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 3 Februari 2023.
Selain itu, ia berpendapat bahwa pemilihan gubernur secara langsung tidak efektif karena posisi kepala daerah memiliki kewenangan terbatas sehingga perlu dikaji ulang.
"Tapi PKB mengusulkan untuk dijadikan pertimbangan, apakah bisa diubah konstitusinya," ujar dia yang menjabat Wakil Ketua DPR RI.
BACA JUGA:Pj Gubernur DKI Heru Selesaikan Sodetan Ciliwung, Jokowi: Saya Juga Kaget
Iya menyebut gagasan terkait peniadaan jabatan gubernur akan ditempuh melalui DPR RI dengan cara mengusulkan naskah kajian peniadaan jabatan gubernur ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Iya kita 'ngusulin' naskah ke Baleg, segera (diajukan naskahnya)," katanya.
Sebelumnya, Kamis (2/1), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penghapusan jabatan gubernur akan membuat rentang kontrol atau pengaturan dari pusat ke bupati/wali kota terlalu jauh.
Hal itu disampaikan Presiden menyikapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar jabatan gubernur ditiadakan lagi pemilihannya pada pilkada mendatang.
BACA JUGA:Ulama Minta Capres-Cawapres Gerindra-PKB Diumumkan Ramadan, Muhaimin Beberkan Alasannya
“Perlu kalkulasi, apakah lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung, misalnya ke bupati wali kota terlalu jauh, 'span of control' (jangkauan kontrol)-nya harus dihitung,” ujar Jokowi di sela kegiatan mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
