11 Anggota Khilafatul Muslimin Divonis Hakim PN Bekasi, Paling Lama 10 Tahun Penjara Paling Ringan 5 Tahun
Majelis Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi telah memvonis 10 terdakwa Khilafatul Muslimin Bekasi Raya. 1 terdakwa Khilafatul Muslimin Bekasi Raya lainnya divon
BEKASI, FIN.CO.ID - Majelis Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi telah memvonis 10 terdakwa Khilafatul Muslimin Bekasi Raya.
1 terdakwa Khilafatul Muslimin Bekasi Raya lainnya divonis Pengadilan Negeri (PN) Karawang.
Terhadap 10 terdakwa anggota Khilafatul Muslimin Bekasi Raya, majelis hakim memberikan vonis yang berbeda-beda antara 5-10 tahun hukuman penjara.
Baca Juga
Vonis dibacakan majelis Hakim PN Kota Bekasi pada Selasa, 24 Januari 2023.
Untuk terdakwa Abdul Qadir Hasan Baraja, Pimpinan Khilafatul Muslimin Bekasi Raya dijatuhkan vonis 10 tahun penjara.
Amir Khilafatul Muslimin Bekasi Raya, Abu Salma mengatakan, dalam putusan dinyatakan 11 terdakwa terbukti secara sah menyebarkan organisasi kemasyarakat (ormas) yang bertentangan dengan pancasila negara.
“Salah satu putusannya, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menjadi pengurus ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Abu Salma saat dikonfirmasi, Kamis 26 Januari 2023.
11 anggota Khilafatul Muslimin yang telah dijatuhkan vonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi:
1. Abdul Qadir Hasan vonis 10 tahun penjara
2. Indra Fauzi vonis 6 tahun penjara
3. Muhammad Hidayat vonis 7 tahun penjara
4. Abdul Aziz vonis 6 tahun penjara.
Baca Juga
5. Faisol vonis 5 tahun penjara
6. Ahmad Sobirin vonis 5 tahun penjara
7. Imron Najib vonis 5 tahun penjara
8. Suryadi Wironegoro vonis 5 tahun penjara
9. Muhammad Hasan Albana vonis 5 tahun penjara
10. Nurdin vonis 5 tahun penjara
Baca Juga
11. Hadwiyanto Moeriandono vonis 5 tahun penjara (Divonis di PN Karawang)
Seluruhnya didakwa melanggar Pasal 59 ayat 4 huruf c Jo pasal 82 A ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang – Undang Jo pasal 55 Ke 1 KUHP dan ketiga Pasal 5 ayat (1) undang undang Nomor 10 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ke 1 KUHP.