Kasus Korupsi Tanah Pulogebang, KPK Menyasar ke Pejabat DKI dari Bukti Elektronik? Pengamat: Mungkin Saja
Suasana gedung DPRD DKI Jakarta pasca penggeledahan oleh KPK. (ist)--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.
Usai menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023, KPK memiliki sejumlah bukti dokumen dan bukti elektronik.
Bukti elektronik itu didapat KPK dari ponsel milik salah satu staf di komisi C DPRD DKI Jakarta.
BACA JUGA:Suasana 'Berbeda' Pasca KPK Geledah Kantor DPRD DKI Jakarta
Bukti elektronik itu berpotensi menjadi bahan penelusuran menuju bukti-bukti lainnya.
Mengomentari hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menuturkan, sangat mungkin KPK terus menelusuri bukti lewat ponsel milik staf komisi itu.
"Kita lihat saja perkembangannya. Apalagi ada bukti elektronik yang sudah dipegang KPK. Bisa saja staf dimaksud terindikasi jadi penghubung antara anggota DPRD DKI dengan pihak eksekutif. Nah, mungkin saja KPK juga mengejar pejabat DKI yang bersangkutan," ujar dia kepada fin.co.id, Kamis, 19 Januari 2023.
Meski demikian, sambung Amir, KPK tentunya akan melakukan pemilahan bukti-bukti dari hasil penggeledahan di gedung DPRD DKI Jakarta.
BACA JUGA:Di Fraksi PDIP DPRD DKI, KPK Geledah Ruang Kerja Cinta Mega
"Kan tersangka awal sudah ada, yakni mantan direktur BUMD," imbuh Amir.
Selama ini, kasus dugaan korupsi belum pernah menjerat politisi di DPRD DKI Jakarta.
Berbeda dengan di sejumlah daerah, banyak anggota DPRD yang telah ditangkap KPK lantaran kasus korupsi.
Mengomentari hal itu, Amir mengatakan bahwa hasil pengumpulan bukti KPK tentunya bisa diketahui sejauh mana keterlibatan anggota DPRD DKI Jakarta dalam kasus dugaan pengadaan tanah di Pulogebang.
Sumber:
