Kabarnya, KPK Cari Bukti Korupsi Pengadaan Tanah dari Ruang Kerja 5 Politisi DPRD DKI
KPK masih terus menelusuri beberapa nama calon tersangka baru
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa beberapa ruang di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa malam, 17 Januari 2023.
Berdasar info yang dihimpun, lembaga antirasuah itu memeriksa ruang Komisi C, Komisi D sampai ruang Ketua DPRD DKI Jakarta.
Sumber menyebutkan, KPK menyasar sejumlah ruangan kerja dan berkas-berkas yang berhubungan dengan Anggota DPRD DKI Cinta Mega (Komisi C), Yudistira (Komisi D), Yusriah (Komisi D), M. Taufik (bekas wakil ketua DPRD DKI), dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Marsudi.
Baca Juga
BACA JUGA:KPK Cari Bukti Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di DPRD DKI, Menyasar Bekas Ketua DPD Gerindra DKI
Diketahui, KPK kini sedang mengusut dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
Pengadaan itu sebagai bagian proyek badan usaha milik daerah (BUMD) Perumda Sarana Jaya pada 2018-2019.
KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah ini.
Meski demikian, KPK masih terus menelusuri beberapa nama calon tersangka baru.
BACA JUGA:5 Jam Lebih KPK Geledah DPRD DKI Jakarta, Ini Hasilnya
Selama ini, KPK masih kumpulkan alat bukti dan mengecek beberapa saksi.
Dipastikan KPK akan segera mengumumkan konstruksi kasus sampai pihak yang jadi tersangka.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak tertutup terhadap tindakan KPK itu.
Politisi PDIP itu menyatakan, terbuka atas langkah KPK menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta.
BACA JUGA:DPRD DKI Jakarta Digeledah KPK, Prasetio Mengaku Belum Tahu Kasus Apa
Baca Juga
"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," kata Prasetio melalui keterangan tertulis, Selasa, 17 Januari 2023.
Prasetio mengaku belum mengetahui pasti terkait kasus yang menyebabkan Tim KPK menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta.
Akan tetapi, ia memastikan bahwa seluruh proses anggaran di DPRD DKI Jakarta dilaksanakan secara transparan dan terbuka untuk umum.
"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," kata Prasetio.
BACA JUGA:KPK Terus Kumpulkan Bukti dari Gedung DPRD DKI, Sebelumnya Minta Keterangan Tuan Tanah
Berdasarkan keterangan Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri sebelumnya, penggeledahan oleh Tim KPK di kantor DPRD DKI terkait pengumpulam alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019.