DPRD DKI Jakarta Kecolongan soal Hibah Mobil Land Cruiser Satpol PP DKI ke Pejabat Kodam Jaya

DPRD DKI Jakarta Kecolongan soal Hibah Mobil Land Cruiser Satpol PP DKI ke Pejabat Kodam Jaya

Ilustrasi dana hibah. (ist)--

JAKARTA, FIN.CO.ID - Hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Satpol PP disorot Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nugraha.

Thopaz meminta adanya skala prioritas  dalam pemberian hibah berdasarkan manfaat kepada masyarakat.

BACA JUGA:KPK Terus Kumpulkan Bukti dari Gedung DPRD DKI, Sebelumnya Minta Keterangan Tuan Tanah

Thopaz menyoroti hibah dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta untuk pengadaan kendaraan dinas operasional (KDO) berupa mobil Land Cruiser bagi pejabat Kodam Jaya yang dinilai belum menjadi prioritas.

"Provinsi kita masih butuh yang banyak, kenapa memberi kendaraan KDO mobil Land Cruiser? Apa urusannya kita ngasih duit buat belikan mereka Land Cruiser?" kata Thopaz di Jakarta, Selasa 17 Januari 2023.

Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan skala prioritas, semisal hibah untuk pembelian perahu karet dari pihak yang sering terlibat penanggulangan bencana.

"Sementara ini, masyarakat teriaknya ke kita, kok ada hibah Rp11 miliar untuk pembelian kendaraan operasional, itu bukan tidak benar, tapi kurang tepat. Sebenarnya  sah-sah saja dilakukan, tapi untuk  nomor tiga atau empat lah skala prioritasnya," ucap Thopaz.

BACA JUGA:22 Saksi Diperiksa Penyidik KPK sebelum Sambangi DPRD DKI terkait Dugaan Korupsi Lahan Pulogebang

Thopaz merasa kecolongan karena anggaran hibah lolos dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2023, sehingga anggaran tersebut tak bisa dialihkan untuk kegiatan lain.

"Nggak bisa (dialihkan), jika tidak dipakai di-SILPA, dikembalikan ke kas daerah dan lain-lain, enggak bisa dialihkan. Bahasanya, sedikitnya kita kecolonganlah," ucapnya.

Karena itu, ke depannya ia mendesak agar RKPD hibah ditentukan Pemprov DKI bersama anggota DPRD dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.

"Kami berharap, hibah itu kan bukan kebutuhan primer maupun sekunder Satpol PP. Ini bicara mutual benefit, dan bicara kita mampu atau tidak. Jadi penentuan RKPD hibah saya rasa wajib melibatkan kita Komisi A," tuturnya.

BACA JUGA:Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Pulogebang yang Bikin Personel KPK Geledah Ruang Kerja DPRD DKI

Seperti diketahui, Satpol PP DKI Jakarta mengalokasikan hibah untuk dua instansi, yaitu Kodam Jaya dan Korps Marinir Pasmar 1. Total hibah yang dianggarkan Rp23 miliar.

Khanif Lutfi

Tentang Penulis

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI

google news icon

Sumber: