Nasional

Perppu UU Cipta Kerja, Pengamat Bilang DPR RI Bisa Berhentikan Presiden Jokowi

Pengamat ekonomi dan politik Anthony Budiawan mengatakan, DPR RI punya wewenang berhentikan Presiden Jokowi dari jabatannya jika terbukti melanggar hukum.

Perppu UU Cipta Kerja, Pengamat Bilang DPR RI Bisa Berhentikan Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (instagram.com - @Jokowi)

JAKARTA, FIN.CO.ID- Pengamat ekonomi dan politik Anthony Budiawan mengatakan, DPR RI punya wewenang berhentikan Presiden Jokowi dari jabatannya jika terbukti melanggar hukum. 

Pernyataan Anthony Budiawan tersebut merespon diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja yang diteken oleh Presiden Jokowi. 

"DPR berwenang memberhentikan Presiden kalau melanggar hukum, termasuk konstitusi," ujar Anthony Budiawan melalui akun Twitter pribadinya, @AnthonyBudiawan, dikutip Selasa 3 Januari 2023.

BACA JUGA:Simak! Perppu Cipta Kerja Bolehkan Karyawan Nikahi Teman di Kantor, Gak Usah Takut Dipecat Ama Bos

BACA JUGA:Fraksi PKS Beri Komentar Serius Terkait Alasan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja

Anthony menilai, jika DPR RI diam saja dengan Perppu tersebut, maka DPR dan pemerintah Jokowi telah bersekongkol. 

"Kalau DPR diam saja maka DPR otomatis juga melanggar konstitusi: bersekongkol. Terus, rakyat bisa apa? Waspada: sejarah menunjukkan kemarahan rakyat selalu berakibat fatal," katanya. 

Lebih lanjut dia menilai bahwa, Perppu Cipta Kerja terindikasi melanggar konstitusi. Karena, PERPPU hanya bisa ditetapkan kalau ada Kegentingan Memaksa. 

BACA JUGA:Mulyanto PKS Beri Pantun Sindiran Soal Terbitnya Perppu Cipta Kerja: Jaka Sembung naik ojek, Ga Nyambung Jek

BACA JUGA:Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Bukti Pemerintah Arogan

"Perang Rusia-Ukraina jelas bukan Kegentingan Memaksa. Alasan ini mengada-ada, terkesan mau melangkahi wewenang DPR, menjadi otoriter" ungkapnya

Kata dia, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa dianulir oleh undang-undang (UU) atau PERPPU. 

Putusan MK, UU melanggar konstitusi, wajib dikoreksi sesuai perintah MK. 

"Kalau tidak, UU inkonstitusional tersebut otomatis tidak berlaku: PERPPU tidak bisa membatalkan UU inkonstitusional" pungkasnya. 

Senada dikatakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana lewat keterangan tertulis pada Senin 2 Januari 2023 mengatakan, Presiden Jokowi telah melecehkan MK dengan menerbitkan Perppu Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

BACA JUGA:Perppu Cipta Kerja, LBH: DPR Harus Menolak karena Tak Sejalan dengan Putusan MK

BACA JUGA:Anthony Budiawan Soal Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja: Mengada-ada, Terkesan Melangkahi Wewenang DPR

"Perppu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah Pelecehan Presiden terhadap Mahkamah Konstitusi," katanya. 

Denny menjelaskan, Perppu tersebut memanfaatkan konsep 'kegentingan yang memaksa' untuk pada akhirnya menegasikan Putusan MK Nomor 91/PUU XVIII/2020 yang menguji formal dan memutuskan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. 

"Dalam bahasa pemberitaan disebutkan: Perppu ini menggugurkan Putusan MK. Inilah kesalahan besarnya. Artinya, Presiden telah melakukan pelecehan atas putusan, dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi," ujarnya. 

Senior Partner INTEGRITY Law Firm Registered Lawyer ini menilai, Presiden Jokowi tidak menghormati MK. Presiden telah melakukan Contempt of the Constitutional Court. 

Kata dia, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang undang. 

"Ketika dinyatakan tidak konstitusional, maka pembuat undang undang harus patuh dan melaksanakan putusan MK, bukan dengan menggugurkannya melalui perppu" jelasnya. 

Menurutnya, Putusan MK menyatakan secara formal UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945 paling tidak karena belum adanya standar baku pembuatan omnibus law. 

Selain itu yang paling mendasar adalah tidak adanya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembuatan UU Ciptaker.

Dengan demikian, masih kata Denny Indrayana, seharusnya Presiden dan DPR melakukan perbaikan UU Ciptaker dengan memperhatikan putusan MK tersebut. 

"Dengan mengambil jalan pintas menerbitkan Perppu, Presiden seolah menjawab sisi kebutuhan cepat, tetapi melecehkan dan tidak melaksanakan putusan MK," katanya. 

"Karena Perppu meskipun nantinya disetujui DPR menjadi UU, pasti tidak melibatkan partisipasi publik sama sekali" tuturnya. 

 

Berita Terkait