Soal Jokowi Terbitkan Perppu Ciptaker, Begini Respon DPR
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
JAKARTA, FIN.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Penerbitan Perppu Ciptaker sebagai salah satu langkah mengantisipasi terjadinya resesi global pada 2023.
Terkait penerbitan Perppu Ciptaker oleh Jokowi tersebut, DPR pun langsung memberikan responnya.
Baca Juga
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus menilai penerbitan Perppu Ciptaker sebagai langkah terobosan pemerintah memberikan kepastian hukum.
BACA JUGA:2 Link Download Perppu No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja PDF yang Diterbitkan Pemerintah, Buruan Unduh!
BACA JUGA:Ditemukan! Link Download Gacha Nox Mod APK Terbaru 2023 Tersedia di ModCombo, Versinya Lebih Asyik
"Perppu Cipta Kerja merupakan niat baik pemerintah untuk memberikan terobosan untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus sebagai jawaban inkonstitusional bersyarat atas UU Cipta Kerja yang dulu diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya, Senin, 2 Januari 2023.
Dia menilai kedudukan Perppu Ciptaker sudah setara dengan undang-undang.
Sehingga tidak ada lagi pengajuan dari pemerintah untuk membahas revisi UU Ciptaker yang telah dianggap MK inkonstitusional bersyarat.
Dikatakannya, Perppu Ciptaker yang dikeluarkan Presiden Jokowi menggugurkan kewajiban dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan UU Cipta Kerja harus direvisi dalam waktu dua tahun.
BACA JUGA:Terbitkan Perppu UU Cipta Kerja, Pakar Sebut Jokowi Lecehkan MK
BACA JUGA:Terbaru di 2023, Link download Gacha Nox Mod APK V1.0.0 for Android
"Selanjutnya Perppu Ciptaker akan dimintakan persetujuan kepada DPR untuk dijadikan UU," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR itu menilai alasan pemerintah menerbitkan Perppu Ciptaker cukup logis dan wajar, karena tahun 2023 diproyeksikan terjadi krisis yang melanda dunia.
Baca Juga
Dia mengatakan jika dilakukan revisi UU Cipta Kerja, akan memerlukan waktu yang lama, padahal MK memberikan limitasi waktu dua tahun bagi pembuat undang-undang memperbaiki UU Ciptaker.
"Sementara masyarakat dan dunia usaha sangat membutuhkan kepastian hukum mengantisipasi situasi dan tantangan perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian," katanya.
BACA JUGA:Antisipasi Resesi Global Tahun Depan, Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja
BACA JUGA:Jangan Bengong di Malam Tahun Baru 2023, Main Gacha Nox Mod APK Versi terbaru Ini Linknya GRASTIS!
Dinilainya diperlukan langkah cepat dengan payung hukum yang kuat dalam mengambil kebijakan ekonomi agar dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan melahirkan kepercayaan dunia usaha dalam pemulihan perekonomian.
Dia berharap dengan keluarnya Perppu Cipta Kerja, masyarakat bisa memahami alasan pemerintah bahwa memang ada kegentingan yang memaksa.
Baca Juga
"Pemerintah diharapkan memberi penjelasan secara transparan agar publik bisa memahami sehingga tidak ada lagi suara sumbang yang tidak enak didengar terkait dengan UU Cipta Kerja," ujarnya.
Guspardi mengatakan meskipun dirinya bisa memahami alasan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja, namun diharapkan DPR tidak langsung memberikan persetujuan, kecuali atas dasar pertimbangan dan kajian yang sangat matang.
Menurut dia, DPR dapat menolak Perppu itu jika dianggap tidak substantif dan jauh dari yang direkomendasikan MK terkait UU Cipta Kerja.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atas kebutuhan mendesak guna mengantisipasi kondisi global.
BACA JUGA:Harga BBM Pertamina Dex di SPBU Pertamina Lebih Mahal Dibanding Swasta? Cek Perbandingannya Disini
“Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, tertanggal 30 Desember 2022,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (30/12).
Dia mengatakan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.
Dia mengatakan terkait ekonomi, Indonesia menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi.
Selain itu lebih dari 30 negara sedang berkembang juga sudah masuk dalam daftar IMF, dan 30 negara lainnya mengantre masuk dalam daftar penerima bantuan IMF.