Dugaan Pungli Anak Perusahaan PT Jakpro Berujung Pemecatan Ketua RW, DPRD DKI Desak Periksa Lurah Pluit
Dugaan terjadi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Jakpro di lahan Perumahan Pantai Mutiara
JAKARTA, FIN.CO.ID - Dugaan terjadi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Jakpro di lahan Perumahan Pantai Mutiara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, berujung pemecatan ketua RW 016.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jupiter mendesak Inspektorat DKI untuk memeriksa Lurah Pluit dan Camat Penjaringan.
Pasalnya, pemecatan terhadap Ketua RW 016, Pluit, Pantai Mutiara, setelah mengungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli) di daerah itu.
Baca Juga
BACA JUGA:Hotman Paris Heran Vonis Hukuman Donis Salmanan: Tidak Tau Lagi Dunia Hukum Kita
Bahkan, Jupiter telah menyampaikan hal itu kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Saya juga sudah koordinasi dengan asisten pemerintah dan Kepala Inspektorat sudah menurunkan tim," ujar Jupiterdi Jakarta, Selasa, 20 Desember 2022.
Sebelumnya, Ketua RW 016, Kelurahan Pluit Santoso Halim, diberhentikan sebagai Ketua RW 016.
Pemberhentian itu berdasarkan surat Keputusan Lurah Kelurahan Pluit Nomor: 090 Tahun 2022 tertanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Pluit Sumarno dan disahkan oleh Camat Kecamatan Penjaringan Depika Romadi.
BACA JUGA:Asik! Transportasi Publik Jakarta Standby di Malam Tahun Baru
RW 016 di Kelurahan Pluit meliputi 16 RT dan menaungi perumahan elit Pantai Mutiara yang berdiri sejak 36 tahun lalu di area seluas kurang lebih 100.000 meter persegi serta masih dikelola oleh pengembang PT Intiland Tbk.
Menurut Jupiter, pemberhentian itu sangat janggal dan tidak bisa hanya dilakukan secara sepihak oleh Lurah Pluit.
"Ini ada apa? Ada sesuatu yang dicari cari untuk mengganti RW 016 karena dianggap tidak sejalan untuk kepentingan Lurah Pluit? Ini juga diduga bukan untuk kepentingan warga perumahan Pantai Mutiara," tandas dia.
Jupiter juga mengakui, Pantai Mutiara adalah perumahan mewah, merupakan lahan "basah" yang kemudian dianggap RW 16 tidak bisa bekerja sama dengan Lurah Pluit.
BACA JUGA:Jelang Libur Tahun Baru, Arus Mudik Mulai Meningkat
Baca Juga
"Banyak temuan oleh warga Pantai Mutiara, yang diduga pungli dan keterlibatan Camat Penjaringan dan Lurah Pluit," tegas dia.
Diketahui, mantan Ketua RW 016 Santoso sempat mempertanyakan alasan fasilitas umum (fasum) di Perumahan Pantai Mutiara dipungut biaya oleh PT Jakarta Utilitas Propertindo, anak usaha dari PT Jakarta Propertindo, atau Jakpro, Perseroan Daerah (Perseroda) dan BUMD Milik Pemda DKI Jakarta.
Selain melaporkan dugaan pungli, ia juga membeberkan keanehan soal adanya tower "Base Transceiver Station" (BTS) yang berdiri di lahan fasum RW 016 dengan kedudukan hukum (legal standing) tidak jelas dan terindikasi menjadi ajang permainan sewa menyewa oleh pihak pihak tertentu.
Jupiter menambahkan, pihaknya yakin warga sudah mulai resah terhadap pemecatan sepihak itu.
BACA JUGA:Sadis! Seorang Ayah Tega Hajar Anak dan Istri, Pelaku Diduga Mantan Petinggi OVO
"Karena itu, kami ingin Inspektorat Provinsi DKI Jakarta membuka agar terang benderang dan jangan hanya sepihak oleh lurah tersebut, agar tanda tanya besar ini terbuka, ada apa sebenarnya," ucap Jupiter.
Jupiter berharap, jika ada penyimpangan di sana, maka lurah, camat dan pihak lain yang terlibat harus diberikan sanksi.