Transformasi Digital Diharapkan Persempit Peluang Korupsi

JAKARTA, FIN.CO.ID - Pemerintah terus berkomitmen dan berupaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan salah satunya melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

 Stranas PK diharapkan menjadi arah kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh seluruh organisasi pemangku kepentingan di Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga berkomitmen untuk turut serta dalam mendukung strategi tersebut.

BACA JUGA:Federation of European Sporting Goods Bertemu Menko Airlangga, Berharap Selesaikan Perundingan IEU-CEPA

Saat ini Kemenko Perekonomian mengoordinasikan sejumlah kebijakan khususnya di bidang perekonomian yang berfokus pada upaya pencegahan korupsi atau Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK), yakni kebijakan satu peta (one map policy), perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, serta tata kelola ekspor dan impor komoditas pangan dan kesehatan.

Terkait dengan Kebijakan Satu Peta, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian yang terukur, sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan, serta turut membantu penyelesaian konflik tumpang tindih penguasaan lahan, termasuk izin-izin di atasnya.

“Aksi PK selanjutnya adalah perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, sejalan dengan hasil pertemuan petinggi dalam event G20 yaitu transformasi ekonomi berbasis digital," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Transformasi digital diharapkan bisa mempersempit peluang terjadinya korupsi, dan Pemerintah terus mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencakup e-planning, e-procurement, e-budgeting, dan e-services,” sambungnya.

BACA JUGA:Menko Airlangga: Indonesia Mempersiapkan ASEAN untuk Lebih Maju

Hal itu disampaikan Menko Airlangga secara virtual pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang diselenggarakan oleh Tim Nasional Stranas PK, pada Selasa (20/12).

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah memberikan hasil yang positif.

Global E-Government Development Index Indonesia mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 berada di peringkat 77, meningkat dibandingkan tahun 2020 di peringkat 88.

Lebih lanjut, terkait perbaikan integrasi data ekspor dan impor pada komoditas pangan dan kesehatan, diharapkan dapat menyediakan dan memanfaatkan data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional, dan data realisasi impor yang valid,  dapat diandalkan, dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis yaitu bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam serta kesehatan yaitu alat kesehatan dan vaksin sebagai basis pengambilan kebijakan Pemerintah.

BACA JUGA:Menko Airlangga Dorong Percepatan Digitalisasi di Daerah

“Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Stranas PK, Lembaga National Single Window, dan Kementerian/Lembaga terkait juga membangun Neraca Komoditas berbasis elektronik yang terintegrasi atau SINAS-NK".

"Data dalam SINAS-NK dapat dijadikan pertimbangan untuk kebijakan eskpor-impor, terutama dalam komoditas yang sudah ditentukan,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga turut mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan berbagai pihak dalam mewujudkan Neraca Komoditas dan SINAS-NK, termasuk Stranas PK yang secara konsisten mengawal dan memberikan masukan konstruktif dalam menempatkan Neraca Komoditas sebagai tools pencegahan korupsi yang efektif di bidang ekspor dan impor. (dlt/fsr)

---

Tentang Penulis

Makruf

Sumber: