Lombok Timur Jadi Penyumbang Terbanyak Pekerja Migran Indonesia di NTB
Kemnaker Gagalkan Penempatan 63 Pekerja Migran Ilegal ke Saudi--(dok.Kemnaker)
JAKARTA, FIN.CO.ID - Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menyebutkan Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah asal pekerja migran Indonesia (PMI) terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak tahun 2014.
“Seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Lombok Timur tercatat sebagai salah satu kabupaten asal PMI terbesar se-Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penempatan sebanyak 117.782 PMI sejak tahun 2014,” kata Ida dalam peringatan Hari Migran Internasional 2022 di Kabupaten Lombok Timur, NTB, Minggu 18 Desember 2022.
BACA JUGA:Lowongan PPPK Sulawesi Tengah, Kemenpan RB Tetapkan 632 Kuota Formasi untuk Pemkot Palu
Ida menuturkan bahwa salah satu desa bernama Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, NTB, sampai dengan tahun 2022, jumlah warga yang bekerja sebagai PMI sebanyak 615 orang.
Dengan rincian sebanyak 70 persennya bekerja di Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Hongkong dan Jepang.
Setelah dibukanya kembali Malaysia sebagai salah satu negara tujuan penempatan, PMI yang sudah mendaftar untuk bekerja di negeri Jiran itu sudah menyentuh 100 jiwa sampai dengan bulan Desember 2022 ini.
“Hasil bekerja ke luar negeri yang diperoleh oleh PMI selama ini diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan PMI beserta keluarganya. Di samping itu, hasil kerja ini tentunya telah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan sekitarnya,” ujar Ida.
BACA JUGA:Tinggal Klik! Link Cek Bansos di https://cekbansos.kemensos.go.id/ Hanya Masukan Nama
Sebagai salah satu daerah dengan PMI terbanyak, Ida mengingatkan baik kepada masyarakat maupun calon PMI, jika bekerja ke luar negeri merupakan pilihan atau alternatif kesempatan kerja yang dapat dipertimbangkan oleh setiap individu dalam masyarakat.
Namun dirinya juga berharap pilihan yang diambil oleh masyarakat untuk menjadi PMI, diambil setelah benar-benar merasa siap termasuk memahami risiko yang dapat muncul pada saat bekerja di luar negeri.
Ida bahkan menyarankan masyarakat yang berminat untuk menjadi PMI mempersiapkan diri dengan kompetensi dan dokumen lengkap, mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik itu melalui pusat layanan migrasi di kantor desa, ataupun melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) atau Dinas Tenaga Kerja.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri, membuat sebuah program bernama Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk dijadikan sebagai konsep penanganan desa-desa kantong pekerja migran secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait untuk memberdayakan, melindungi serta melayani pekerja migran beserta keluarganya mulai dari desa.
BACA JUGA:Wali Kota se-Indonesia Dukung Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Tapi dengan Catatan
Menurutnya, Program Desmigratif dapat memberikan manfaat, baik bagi desa penerima program maupun desa-desa di sekitarnya.
Sumber:
