3 Kementerian Panggil Bupati Meranti Soal Ucapan 'Kemenkeu Setan dan Iblis'
Bupati Meranti, Muhammad Adil--website merantikab.go.id
JAKARTA, FIN.CO.ID- Tiga Kementerian yakni Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementerian ESDM akan melakukan pertemuan dengan Bupati Meranti Muhammad Adil terkait keluhan jatah DBH (dana bagi hasil).
Bahkan, keluhan Bupati Meranti itu membuatnya melontarkan keinginan untuk bergabung dengan Malaysia hingga menyebut Kemenkeu dihuni oleh iblis dan setan.
Pertemuan 3 Kementerian dengan Bupati Meranti rencananya digelar pada Selasa 20 Desember 2022 yang difasilitasi oleh Kemendagri.
“Rencana Selasa besok mau diadakan pertemuan, difasilitasi ya, tentu (bersama) komponen terkait, kementerian terkait,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam jumpa pers Kemenkeu di Jakarta, Jumat 16 Desember 2022.
Agus Fatoni menyatakan pertemuan yang merupakan langkah mediasi ini akan dilakukan secara tertutup di Kantor Kemendagri, namun masyarakat nantinya dapat mengetahui hasil dari rapat tersebut.
Dirjen Agus menjelaskan sebenarnya pemerintah pusat selalu mengadakan rapat dengan pemda, namun perwakilan daerah yang hadir sering tidak menjelaskan hasil rapat ke petingginya sehingga menimbulkan salah persepsi.
BACA JUGA:Mendagri Tegur Keras Bupati Meranti Muhammad Adil Gegara Bilang Kementerian Keuangan Iblis dan Setan
“Jadi komunikasi memang sebenarnya rekonsiliasi melibatkan daerah tidak nggak melibatkan kepala daerah dan kadang yang datang rapat tidak menjelaskan ke daerahnya,” jelas Agus.
Agus pun memastikan pihaknya sudah mengirimkan undangan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terkait pertemuan pekan depan namun belum ada konfirmasi.
“Saya kira ini kepentingan bersama ya harus datang lah. Kita harapkan datang biar semuanya bisa bicara terbuka, tidak ada dusta di antara kita,” tegas Agus.
BACA JUGA:Profil dan Karir Bupati Meranti Adil yang Viral Gegara Sindir Pegawai Kemenkeu Iblis dan Setan
Diberitakan sebelumnya, Bupati Muhammadi Adil yang menyampaikan protesnya terkait jatah DBH kepada Kemenkeu pada pekan lalu dalam Rakornas Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Adil kala itu menyebutkan jatah DBH yang diperoleh daerahnya sebagai produsen minyak naik sedikit padahal harga dan produksi minyak di sana terus naik hingga daerahnya menjadi penduduk termiskin se-Provinsi Riau.
.jpeg)
Sumber:
