Nasional

Bupati Meranti Disemprot Tito, Sebut Jajaran Kemenkeu Berisi Iblis atau Setan

Pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang menyebut jajaran Kemenkeu berisi iblis atau setan telah menimbulkan kegaduhan

Bupati Meranti Disemprot Tito, Sebut Jajaran Kemenkeu Berisi Iblis atau Setan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian

JAKARTA, FIN.CO.ID - Buntut ucapannya yang menyebut jajaran Kemenkeu berisi iblis atau setan, Bupati Meranti Muhammad Adil dipanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Kemendagri memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil atas perkataannya yang mengatakan jajaran Kemenkeu berisi iblis atau setan pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru.

BACA JUGA:50 Kios Terbakar dalam Kerusuhan Waghete Kabupaten Deiyai Papua Tengah, 11 Orang Diamankan Polisi

Pernyataan Bupati Meranti Adil yang menyebut jajaran Kemenkeu berisi iblis atau setan telah menimbulkan kegaduhan karena menuduh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan bahasa tak pantas.

Bupati Meranti Adil tiba di Kantor Kemendagri sekitar pukul 10.30 WIB, Senin 12 Desember 2022. 

Kedatangan Bupati Meranti diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya. 

Dalam pertemuan dengan Bupati Meranti, Suhajar didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.

BACA JUGA:Bupati Meranti Sebut Pegawai Kemenkeu Iblis dan Setan, Anak Buah Sri Mulyani Tuntut Minta Maaf!

Dalam kesempatan itu, Suhajar banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. 

Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Bupati Kepualauan Meranti Muhammad Adil yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. 

Sebagai pejabat publik, kata dia, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat. 

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” tutur Suhajar usai pertemuannya dengan Adil.

BACA JUGA:Profil dan Karir Bupati Meranti Adil yang Viral Gegara Sindir Pegawai Kemenkeu Iblis dan Setan

Suhajar menegaskan, Kemendagri tidak akan membiarkan adanya kepala daerah yang bersikap arogan. 

Kepala daerah, tekan Suhajar, harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. 

Kemendagri tak segan-segan menegur kepala daerah yang bertindak di luar etika yang semestinya dimiliki oleh seorang pejabat publik.

“Sangat tidak dibenarkan sikap berkata kasar. Kemendagri sangat prihatin dan memperingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tidak meniru perilaku yang justru mencoreng citra pemerintah,” tegas Suhajar.

Suhajar meminta kepala daerah agar mampu menjaga perilaku, terlebih di tengah akses informasi yang begitu mudah. 

Pasalnya, setiap perkataan maupun perbuatan yang melanggar etika bisa sangat mudah diketahui masyarakat dan menjadi catatan buruk bagi pemerintah.

“Apalagi kegaduhan ini dilontarkan pejabat publik kepada entitas pemerintah lainnya, sangat tidak elok. Sekali lagi, semua bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik dan bijaksana,” terang Suhajar.

Lebih lanjut Suhajar menuturkan, terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun pihak terkait lainnya.

“Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” jelas Suhajar.

Setelah bertemu dengan Sekjen Kemendagri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga menemui Muhammad Adil dan menegur keras atas perilakunya. 

Mendagri menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan. 

Sebelumnya diketahui, pernyataan Adil menuai kontroversi karena menyebut jajaran Kemenkeu berisi iblis atau setan. 

Adil melontarkannya dalam Rakornas yang salah satunya dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman.

Kemarahan tersebut ia lontarkan karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai. 

Pernyataan itu kemudian membuat gaduh dan telah banyak diberitakan media massa, baik cetak maupun elektronik.

Berita Terkait