Bupati Meranti Sebut Pegawai Kemenkeu Iblis dan Setan, Anak Buah Sri Mulyani Tuntut Minta Maaf!

Bupati Meranti Sebut Pegawai Kemenkeu Iblis dan Setan, Anak Buah Sri Mulyani Tuntut Minta Maaf!

Prastowo Yustinus, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis-Istimewa-

JAKARTA, FIN.CO.ID- Staf khusus Menteri Keuangan, Prastowo Yustinus merespon pernyataan Bupati Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil, yang mengatakan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi oleh Iblis atau setan. 

"Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh tidak adil karena mengatakan Pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan," ujar Prastowo Yustinus, dilansir pada Senin 12 Desember 2022.

Prastowo Yustinus mengatakan Kementerian Keuangan justru telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi dana bagi hasil sesuai Undang-undang. 

BACA JUGA:Kemenkeu Satu Berkolaborasi Berdayakan UMKM

Kata dia, dana yang dipakai bukan hanya daerah penghasilan saja tapi juga daerah sekitar. Agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama sama. 

"Kementerian keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah untuk dana desa sebesar 872 miliar rupiah atau 75 persen dari APBD Kabupaten Meranti 4 kali lipat dari PAD meranti sebesar 222 miliar rupiah," jelasnya. 

Prastowo Yustinus mendesak agar Bupati Meranti segera minta maaf kepada Kementerian Keuangan. 

BACA JUGA:Anies Baswedan Disebut Selamatkan Uang Negara Rp23 Triliun, Kemenkeu: Cukup Menggelitik

"Untuk itu kepasa saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang meluas," katanya. 

Pernyataan Bupati Meranti

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyinggung Kementerian Keuangan dihuni oleh iblis dan setan.

Pernyataam keras itu disampaikan pada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis pekan lalu. 

Adil awalnya kesal karena merasa tidak mendapat kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang mestinya diterima daerahnya.

BACA JUGA:Berkolaborasi dengan Kemenkeu One Jawa Timur, Bea Cukai Fasilitasi Ekspor Rumput Laut ke Cina

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Afdal Namakule

Tentang Penulis

Sumber: