Daftar Lengkap UMK Jawa Tengah 2023, Berlaku di 35 Kabupaten Kota Mulai 1 Januari
Daftar pinjaman online atau pinjol resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)--(Net)
JAWA TENGAH, FIN.CO.ID - Besaran upah minimum kota/kabupaten (UMK) Jawa Tengah 2023 untuk 35 kabupaten kota telah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) Jawa Tengah 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
BACA JUGA:Daftar Besaran UMK Kalimantan Tengah 2023 Berlaku Mulai 1 Januari 2023
“Penetapan UMK (Jawa Tengah 2023) memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, serta nilai alfa,” kata Ganjar Pranowo saat mengumumkan penetapan UMK 2023 di Kabupaten Pati, Rabu 7 Desember 2022.
Nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30.
Menurut dia, penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.
“Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik yaitu Badan Pusat Statistik,” ujarnya.
BACA JUGA:Daftar Besaran UMK Jawa Timur 2023 dan UMP Jatim 2023 Berlaku Mulai 1 Januari
Adapun UMK Jawa Tengah 2023 terendah sebesar Rp1.958.169,69 yaitu untuk UMK Kabupaten Banjarnegara 2023.
Sedangkan UMK Kota Semarang 2023 menjadi yang tertinggi se-Jateng dengan nominal Rp3.060.350,57.
Kabupaten Banjarnegara menggunakan upah minimum provinsi karena hasil perhitungan UMK di bawah Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.
“Persentase kenaikan terendah sebesar 6,4 persen di Kabupaten Kudus karena pertumbuhan ekonomi pada angka negatif sehingga sesuai ketentuan kenaikan sebesar inflasi. Untuk persentase kenaikan tertinggi 7,95 persen di Kota Semarang,” kata Ganjar.
BACA JUGA:Tok, UMK Kabupaten Tangerang 2023 Ditetapkan Rp4,5 Juta
Ia menyebut terjadi berbagai dinamika dalam proses penetapan UMK 2023 diantaranya, perbedaan usulan dari kabupaten/kota di Jawa Tengah, namin diskusi terus dilakukan selama proses sebelum penetapan.
Sumber:
