Anwar Ibrahim Dipastikan Jadi Perdana Menteri Malaysia
Hal ini dipastikan setelah UMNO yang merupakan elemen partai terbesar di Koalisi Barisan Nasional, menyatakan bersedia bergabung dan mendukung koalisi
JAKARTA, FIN.CO.ID -- Pemimpin Utama Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dipastikan akan segera menjadi Perdana Menteri Malaysia.
Hal ini dipastikan setelah UMNO yang merupakan elemen partai terbesar di Koalisi Barisan Nasional, menyatakan bersedia bergabung dan mendukung koalisi yang dipimpin Anwar Ibrahim.
BACA JUGA:Dua Tokoh Bersaing Ketat di Pemilu Malaysia, Mahathir Putuskan Mundur dari Kancah Politik
Baca Juga
Sebagaimana diketahui bahwa negeri jiran Malaysia pada Sabtu 19 November 2022 lalu telah menyelenggarakan Pemilihan Umum dimana koalisi Pakatan Harapan (PH) menjadi peraih kursi terbanyak parlemen dengan 82 kursi, disusul koalisi Perikatan Nasional (PN) dengan 73 kursi, koalisi Barisan Nasional (BN) dengan 30 kursi, koalisi Gabungan Partai Serawak (GPS) 23 kursi, koalisi Gerakan Rakyat Sabah (GRS) 6 kursi, Warisan 3 kursi, independen 2 kursi, dan KDM serta PBM masing-masing 1 kursi.
Meskipun Pakatan Harapan memiliki kursi terbanyak, namun belum menjadikan Anwar Ibrahim otomatis sebagai Perdana Menteri.
Hal tersebut dikarenakan syarat untuk membentuk kabinet pemerintahan adalah Partai/Koalisi atau Gabungan Partai/Koalisi yang mampu mencapai lebih dari 50 persen kursi parlemen atau memiliki 112 kursi dari 222 jumlah keseluruhan kursi parlemen.
Sekjen UMNO, Ahmad Maslan dalam keterangannya kepada media setelah Musyawarah Majlis Kerja Tertinggi (MKT) khas Partai yang berlangsung sengit mengatakan partainya sepakat menjadi bagian dari pemerintahan gabungan sesuai Titah dari Raja.
BACA JUGA:Zakir Naik Dikabarkan akan Isi Ceramah Agama di Qatar Selama Turnamen Piala Dunia 2022
Namun mereka menyatakan tidak bersedia jika harus bergabung dengan koalisi Perikatan Nasional.
“MKT sepakat satu suara memutuskan untuk mendukung dan menjunjung titah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong supaya BN mendukung dan mengambil bagian dalam pemerintahan gabungan yang bukan dipimpin oleh PN untuk memastikan sebuah pemerintahan yang stabil dan makmur dapat dibentuk," kata Ahmad Maslan, Kamis 24 November 2022 dini hari waktu setempat.
Ahmad Maslan juga mengatakan MKT UMNO juga bersepakat semua kader partai yang memperoleh kursi parlemen pada Pemilu lalu mematuhi dan menerima pemerintahan gabungan atau bentuk pemerintahan lainnya yang bakal dibentuk oleh Raja.
Sebelumnya pada Rabu (23/11) kemarin saat menghadap Raja, Pemimpin Utama Barisan Nasional yang juga Pemimpin UMNO, Ahmad Zahid Hamidi telah memberikan surat kepada Raja, dimana dalam surat tersebut menyatakan 30 Anggota Parlemen BN yang baru terpilih memberikan dukungan kepada PH untuk membentuk pemerintahan dan mendukung Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia.
Baca Juga
BACA JUGA:Dengar Indonesia Dilanda Gempa, Presiden Prancis Emmanuel Macron Ikut Prihatin
BACA JUGA:Waduh! Serbia-Kosovo Memanas, Kapan Saja Bisa Pecah Perang
Sebelumnya hasil keputusan tertinggi Barisan Nasional, bahwa BN memilih menjadi Oposisi dan tidak mendukung koalisi manapun baik dari PH maupun PN.
Namun setelah petinggi BN dipanggil Raja ke Istana, MKT UMNO melakukan rapat tadi malam, keputusan menjadi berubah. Dewan Tertinggi BN akan membuat keputusan baru pada pagi ini sebelum diumumkan kepada 30 anggota parlemen BN yang baru terpilih.
Tidak hanya mendapat dukungan dari BN, sebelumnya pada Selasa (22/11), Partai Warisan yang memiliki 3 kursi parlemen juga telah menyatakan memberikan dukungan kepada PH dan BN untuk membentuk pemerintahan koalisi bersama.
Koalisi GPS yang telah menyatakan mendukung PN juga akan berubah haluan, karena saat dipanggil Raja ke istana mereka juga menyatakan akan mendukung apapun yang diputuskan Raja.
Baca Juga
BACA JUGA:Ojo Dibandingke, Ini Potret Iriana Jokowi saat Hadiri KTT APEC di Bangkok Thailand
BACA JUGA:Dipaksa Kerja Elon Musk, Karyawan Resign Massal, Kantor Twitter Tutup!
Jika PH, BN, Warisan bergabung, ditambah lagi dari Independen dan partai-partai kecil yang akan menyusul, serta GPS dan GRS yang akan berubah haluan mengikuti titah Raja, maka pemerintah gabungan ini memiliki dukungan 148 kursi parlemen.
Sebagai informasi siang ini, para Raja-raja Negeri akan berkumpul di Istana Negara untuk melakukan musyawarah khusus membahas permasalahan dan menentukan solusi terbaik penyelesaian kondisi politik di Malaysia ini.