Koalisi Masyarakat Minta KPK Usut Potensi Korupsi dalam Skema SPSK ke Saudi

Koalisi Masyarakat Minta KPK Usut Potensi Korupsi dalam Skema SPSK ke Saudi

Aksi Migrant Watch terkait SPSK ke Arab Saudi di Depan Kantor KPPU (IST)--

JAKARTA, FIN.CO.ID -- Koalisi Publik Untuk Perbaikan SPSK (Koalisi SPSK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut potensi korupsi yang terjadi dalam skema penempatan pekerja migran Indonesia ke Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). 

Koalisi SPSK menduga ada kongkalikong atau persekongkolan antara pejabat dan pengusaha yang berupaya memonopoli usaha penempatan PMI ke Arab Saudi.

BACA JUGA:Migran Watch Minta Jokowi Turun Tangan Gegara Sistem SPSK TKI ke Arab Saudi

BACA JUGA:Koalisi SPSK: Pak Jokowi Tolong, Kasus PMI di inggris Diselesaikan!

“Saya kira ini bukan rahasia umum lagi. Semua orang tahu siapa kelompok yang bermain dan berupaya memonopoli SPSK. Rasanya tidak mungkin bila tidak ada uang dalam persekongkolan tersebut. Pasti ada potensi kasus korupsi di situ,” ujar Koordinator Koalisi SPSK, Fuad Adnan dalam keterangan tertulis, Jumat 18 November 2022. 

Koalisi SPSK mendukung upaya kelompok masyarakat sipil yang ingin membuat pengaduan ke KPK dan laporan kepada aparat penegak hukum. 

Menurutnya, pelaporan hukum merupakan momentum yang bagus di tengah tingginya kepedulian masyarakat sipil terhadap isu mengenai SPSK ke Arab Saudi ini.  

“Saya berharap semua pihak ikut mendukung upaya hukum yang bakal dilakukan koalisi masyarakat sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini momentum kita untuk memperbaiki skema dan model penempatan PMI ke Saudi, agar menjadi lebih baik,” jelas Fuad.

BACA JUGA:Koalisi SPSK Minta Menaker Tidak Lepas Tangan Soal Permasalahan Penempatan PMI di Inggris

BACA JUGA:Koalisi SPSK Nilai Keputusan Moratorium PMI Ceroboh dan Tidak Rasional

Menurut Fuad, selama ini banyak perusahaan penempatan PMI (P3MI) yang cenderung memilih diam dan tidak berani menyatakan ketidaksetujuannya atas kebijakan yang diambil para pemangku kepentingan atau stakeholder. 

Mantan aktivis HMI ini menyebut kini sudah waktunya bagi P3MI untuk ambil bagian bersuara memperjuangkan kepentingannya dan agenda penempatan PMI yang lebih baik di semua negara.

 

Sumber: