Pemprov DKI Jakarta akan Bangun Proyek Air Minum Rp23.8 Triliun
Ilustrasi proyek pembanguan air minum-ist-net
JAKARTA, FIN.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp23,8 triliun.
Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri pada BP BUMD DKI Jakarta, Thomas, mengatakan proyek pembangunan SPAM akan berlangsung sejak 2023-2027.
"Pemerintah akan membangun beberapa SPAM itu dari tahun 2023 sampai 2027 mendatang," katanya, Senin, 14 November 2022.
Proyek tersebut memiliki rincian SPAM yang dibangun adalah Jatiluhur I (area Cilincing dan Pondok Kopi) dan Karian Serpong (area Semanan) tahap satu tahun 2023-2024 mencapai Rp2,10 triliun.
BACA JUGA:Proyek Pengembangan MRT Jakarta Bakal Berlanjut, Indonesia Gandeng Inggris dan Jepang
Kemudian Jatiluhur I (area Kanal Banjir Timur), dan Karian Serpong (area Semanan dan Pegadungan) tahap dua tahun 2023-2027 dengan biaya Rp13,8 triliun. Kemudian SPAM internal DKI Jakarta kawasan hulu dan hilir di Buaran III dan Pesanggrahan-Ciliwung dengan anggaran Rp8,32 triliun (2023-2027).
Untuk kebutuhan investasi Rp2,1 triliun bagi proyek Jatiluhur I tahap satu, kata Thomas, akan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Sementara untuk Jatiluhur tahap dua, skema pembiayaannya melalui bundling dan telah ditandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Moya Indonesia" ucapnya.
Adapun untuk SPAM internal DKI Jakarta, untuk pembangunan di Buaran III menggunakan skema pembiayaan bundling.
BACA JUGA:Masih Terendam Air, Akses Keluar GT Bitung Jalan Tol Jakarta-Tangerang Ditutup
"Sementara SPAM Pesanggrahan Ciliwung kini dalam pelaksanaan manajemen konstruksi yang dibiayai oleh penyertaan modal daerah (PMD) DKI Jakarta," tuturnya.
Menurut Thomas, skema pembiayaan bundling dapat mengakselerasi pembangunan SPAM di Ibu Kota dengan target cakupan 100 persen pada 2030 mendatang.
Kelebihan skema bundling, kata Thomas, adalah kontinuitas penyediaan air minum, 100 persen cakupan pelayanan SPAM, peningkatan layanan pelanggan, mencegah penurunan muka tanah (land subsidence) dan pencapaian target SDGs.
"Untuk skema bundling nantinya PAM Jaya dapat melakukan pembelian terhadap proyek, memiliki hak akses karena aset kerja sama dimiliki dan dikuasai oleh PAM Jaya, serta memiliki hak untuk menghentikan kerja sama dan melakukan step in," tuturnya.
Sumber:
