Tangerang

Tak Boleh Ada Layang-layang Hingga Lomba Burung Dekat Bandara Soetta, Perdanya Sedang Digodok

Raperda yang diinisiasi oleh DPRD itu dirasa sangat penting untuk keselamatan masyarakat sekitar bandara serta para penumpang pesawat dan awak pesawat

Tak Boleh Ada Layang-layang Hingga Lomba Burung Dekat Bandara Soetta, Perdanya Sedang Digodok
Landasan pacu bandara Internasional Soekarno-Hatta (dok AP II)

TANGERANG, FIN.CO.ID -- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Aktivitas Masyarakat di luar kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dinilai sangat penting untuk keselamatan. 

Raperda yang diinisiasi oleh DPRD itu dirasa sangat penting untuk keselamatan masyarakat sekitar bandara serta para penumpang pesawat dan awak pesawat. 

BACA JUGA:Sejarah Raden Aria Wangsakara, Pahlawan Nasional dan Pendiri Tangerang

BACA JUGA:Sejarah Pertempuran Lengkong yang Menewaskan Mayor Daan Mogot di Tangerang

"Dasar awalnya, Kemendagri mengimbau semua kepala daerah khususnya yang wilayahnya ada Bandara, untuk membuat peraturan, yang mengatur keselamatan penerbangan," kata Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang Sapri, Jumat 11 November 2022.

Dikatakan Sapri, dasar-dasar pembuatan perda tersebut, tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 553/2443/SJ, tanggal 29 Mei 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan di Sekitar Bandar Udara Dalam Rangka Menjamin Keselamatan Penerbangan. 

Dia juga menjelaskan secara gamblang, dasar hukum pembuatan perda itu adalah, UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 4 Tahun 1968, UU RI No 1 Tahun 2022, UU No 1 Tahun 1999 Tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan No 20 Tahun 2014. 

Kemudian, Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan No KM 14 Tahun 2010, Peraturan Menteri Perhubungan PM 40 Tahun 2018. 

BACA JUGA:Jelang Natal dan Tahun Baru, Disperindag: Harga dan Stok Bahan Pokok di Kabupaten Tangerang Stabil

BACA JUGA:Upacara Hari Pahlawan 2022 di Rutan Kelas I Tangerang, Pesan Mensos: Jangan Mau Kita Dipecah Belah

"Serta peraturan Menteri Perhubungan PM 37 Tahun 2020, Perda Tentang RTRW No 13 Tahun 2011 dan Perda No 20 Tahun 2004 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum," paparnya

Dia juga mengatakan, tujuan dari Raperda Pengendalian Aktivitas Masyarakat di luar kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini semata-mata bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tentram, tertib dan aman.

Sehingga diperlukan adanya aturan untuk mengatur aktivitas masyarakat di kawasan Bandar Udara (Bandara). 

"Dalam aturan tersebut masyarakat yang berada diluar kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dilarang memasang lampu permukaan atau menyorot jauh, menggunakan laser, menerbangan pesawat tanpa awak (drone)," tuturnya

BACA JUGA:Peringati Hari Pahlawan, Forkopimda Kota Tangerang Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Taruna

BACA JUGA:Ratusan Personel Gabungan Disiagakan Polres Bandara Soetta Untuk Pengamanan Kedatangan Delegasi KTT G20

"Menerbangkan layang-layang, menerbangkan balon udara, mengadakan pacuan atau balap burung, dan melakukan pembakaran di sekitar kawasan bandara," sambungnya

Menurut dia, sebetulnya aktivitas semacam ini dari dulu sudah dilarang. Hanya saja agar lebih legal maka dibuatlah aturannya.

Yang mana, dalam pengendaliannya dapat dilakukan oleh Satpol PP bekerja sama dengan TNI/Polri, otoritas bandara, pemerintah daerah, tokoh masyarakat maupun swasta. 

"Usulan (perda) tersebut saat ini telah diterima oleh Eksekutif yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Tangerang," ujarnya

BACA JUGA:Tiga Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tangerang Disambut Baik

BACA JUGA:Kapolrestro Tangerang Kota ke Anggota: Pesan Kapolda Irjen Fadil Jangan Ada Pungli, Bersyukurlah Jadi Polisi

"Setelah usulan itu diterima, maka akan dibentuk tim Pansus. Dalam waktu satu bulan ini akan berjalan pembahasan Pansus," lanjutnya

Dia menambahkan, selain mengajukan Raperda tentang Pengendalian Aktivitas Masyarakat di luar kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Pihaknya juga telah mengusulkan dua Raperda Inisiatif lainnya yakni tentang Pengarusutamaan Gender dan Penyelenggaraan Kepariwisataan.

"Ini baru diusulkan, dan Eksekutif sudah menjawab. Alhamdulilah mendukung, jadi akan dibentuk Pansus dulu," pungkasnya.

BACA JUGA:Kabar Bahagia Buat Tenaga Honorer Tangerang, Bupati Zaki Minta Tunda Penghapusan Honorer di 2023

BACA JUGA:Ribuan Obat Paracetamol Sirup di Seluruh Puskesmas Kota Tangerang Mulai Ditarik Dari Peredaran

Sebagai informasi, secara nasional aturan mengenai larangan bermain layang-layang, termasuk juga lomba burung di wilayah area bandara sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1/2019. 

Dalam pasal 210 UU itu disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk membuat halangan atau obstacle dan melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. 

Sehingga tak hanya layang-layang yang dilarang. Drone, balon udara, sinar laser, dan benda asing lainnya juga tidak diperbolehkan. Lalu, sesuai pasal 421, bagi pelanggar dapat dikenakan pidana kurungan selama 3 tahun atau denda sebesar Rp 1 miliar.

 

Berita Terkait