JAKARTA, FIN.CO.ID - Penerapan penghentian siaran TV analog sejak 2 November 2022 masih menuai kontroversi.
Pasalnya, penerapan kebijakan itu tidak diiringi dengan proses matang.
Sehingga, momentum penerapan kebijakan itu kurang tepat.
BACA JUGA: Terungkap, Ternyata KKB Papua Penyerang Pekerja Proyek Puskesmas di Beoga Anak Buah Joni Botak
Pakar komunikasi digital Anthony J. Leong mengomentari kebijakan pemerintah menghentikan siaran televisi analog atau analog switch off (ASO) di wilayah Jabodetabek.
Menurut dia, proses penerapan kebijakan masih belum memadai.
Anthony lantas meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan penerapan ASO tersebut.
"Saya kira pemerintah harus membenahi kebijakan digitalisasi, karena masih jauh dari kata memadai," ujar Anthony dalam keterangannya, Rabu (9/11/2022).
BACA JUGA: Gunakan Motor Tanpa Pelat Nomor Plus Bawa Celurit, 2 Pemuda Diduga Begal Bernasib Seperti Ini
Siaran televisi analog, sambung dia, selama ini merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat kecil.
Terutama pada daerah-daerah yang akses internetnya masih kurang memadai.
Ketua HIPMI Digital Academy itu lebih jauh mengatakan, kebijakan digitalisasi pada dasarnya sangat baik.
Yakni untuk mendorong digitalisasi di Indonesia.
Hanya saja, waktu penerapan kebijakan tersebut dinilai kurang tepat.
