Kebijakan Penghentian Siaran TV Analog, Pengamat: Pemerintah Harus Membenahi Kebijakan Digitalisasi
Penerapan penghentian siaran TV analog sejak 2 November 2022 masih menuai kontroversi
JAKARTA, FIN.CO.ID - Penerapan penghentian siaran TV analog sejak 2 November 2022 masih menuai kontroversi.
Pasalnya, penerapan kebijakan itu tidak diiringi dengan proses matang.
Sehingga, momentum penerapan kebijakan itu kurang tepat.
Baca Juga
BACA JUGA:Terungkap, Ternyata KKB Papua Penyerang Pekerja Proyek Puskesmas di Beoga Anak Buah Joni Botak
Pakar komunikasi digital Anthony J. Leong mengomentari kebijakan pemerintah menghentikan siaran televisi analog atau analog switch off (ASO) di wilayah Jabodetabek.
Menurut dia, proses penerapan kebijakan masih belum memadai.
Anthony lantas meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan penerapan ASO tersebut.
"Saya kira pemerintah harus membenahi kebijakan digitalisasi, karena masih jauh dari kata memadai," ujar Anthony dalam keterangannya, Rabu (9/11/2022).
BACA JUGA:Gunakan Motor Tanpa Pelat Nomor Plus Bawa Celurit, 2 Pemuda Diduga Begal Bernasib Seperti Ini
Siaran televisi analog, sambung dia, selama ini merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat kecil.
Terutama pada daerah-daerah yang akses internetnya masih kurang memadai.
Ketua HIPMI Digital Academy itu lebih jauh mengatakan, kebijakan digitalisasi pada dasarnya sangat baik.
Yakni untuk mendorong digitalisasi di Indonesia.
Baca Juga
Hanya saja, waktu penerapan kebijakan tersebut dinilai kurang tepat.
Terlebih dahulu, kata nthonu, pemerintah harus menyelesaiakn pekerjaan rumah.
Kebijakan tersebut juga dinilai memberatkan masyarakat.
Terlebih masyarakat harus membeli perangkat Set Top Box (STB) untuk menikmati siaran televisi digital.
BACA JUGA:PSI Singgung soal Transparansi Pengggunaan Anggaran untuk Formula E Dalam Sidang Paripurna DPRD DKI
Pandangan senada sebelumnya dikemukakan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT). HT memperkirakan ada sekitar 60 persen penduduk Jabodetabek yang masih menggunakan TV analog.
Baca Juga
"Secara timing, kondisi ekonomi sebagian masyarakat kurang baik saat ini, karena terimbas pandemi," kata HT, seperti dikutip dari akun Instagram terverifikasi HT, @hary.tanoesoedibjo.
HT menyebut pihak yang diuntungkan dengan kebijakan pemerintah menerapkan ASO hanya pihak pabrik atau penjual STB.
Sementara masyarakat di wilayah Jabodetabek harus merogoh kocek untuk membeli STB agar dapat menonton siaran televisi.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengatakan distribusi set top box gratis untuk rumah tangga miskin di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sudah 99,3 persen.
Kementerian Kominfo menyatakan, Analog Switch Off (ASO) di Jabodetabek terselenggara, setelah hampir 100 persen RTM rumah rangga miskin ekstrem, yang nama dan alamatnya di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial tercantum serta tervalidasi melalui data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE/KemenkoPMK).
"Sudah menerima bantuan set top box (gratis) dari komitmen lembaga penyiaran swasta penyelenggara multipleksing," kata Kementerian Kominfo dikutip Sabtu 5 November 2022.
Siaran televisi terestrial analog di wilayah Jabodetabek dimatikan per 2 November. Data Kementerian Kominfo per 3 November menunjukkan distribusi set top box Jabodetabek sebanyak 476.088 unit dan target 479.307.
BACA JUGA:Belasan Ribu Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Bekasi Rusak, Kejahatan di Waktu Malam Makin Rawan
Lembaga penyiaran swasta penyelenggara multipleksing berkomitmen memberikan 4,3 juta set box.
Sementara pemerintah membantu kekurangannya.
Rincian komitmen set top box adalah Grup SCM 1.213.750 unit, Metro TV 704.378 unit, MNC Group 1.143.121 unit, Trans Group 616.511 unit, RTV 500.000 unit, VIVA Group 149.587 unit dan Nusantara TV 3.000 unit.
Pemerintah membuka situs untuk mengecek apakah seseorang menjadi penerima bantuan set top box melalui situs cekbantuanstb.kominfo.go.id.
Jika terdaftar sebagai penerima bantuan, masyarakat bisa menghubungi nomor pusat aduan 159 atau mendatangi Posko Respons Cepat Penanganan Bantuan STB dengan membawa KTP dan KK asli.
Posko bantuan set top box di wilayah Jabodetabek buka hingga Jumat (4/11) pukul 19.00 WIB.
Posko bantuan itu berada di Hotel The Akmani Hotel Jakarta (082123816097), Hotel Bumi Wiyata Depok (082123816099), Hotel Amaroossa Grande Bekasi (082123816095), Hotel Novotel Tangerang (082123816096), Grand Zuri BSD City Tangerang Selatan (082123816098) dan Hotel Salak The Heritage Bogor (081212820047).
Masyarakat yang tergolong mampu bisa membeli sendiri perangkat set top box. Saat ini terdapat 45 merk dan 75 tipe set top box yang tersertifikasi Kementerian Kominfo.