Nasional

Presidential Threshold dan Batas Usia Minimal Capres 40 Tahun Merusak Demokrasi Indonesia

Pro Kontra presidential Threshold dan batas usia minimal capres disoal oleh kawula muda

Presidential Threshold dan Batas Usia Minimal Capres 40 Tahun Merusak Demokrasi Indonesia
Diskusi politik bertajuk 'Menuju Pemilu 2024: Bincang Ulang Presidential Threshold dan Batas Minimal Usia Capres', yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu 26 Oktober 2022

JAKARTA, FIN.CO.ID -- Persoalan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik, serta batas usia minimal calon presiden (Capres) berusia 40 tahun terus menjadi pro kontra menjelang Pemilu 2024.

Presidential threshold serta batas minimal capres 40 tahun dianggap oleh sebagian kalangan merusak iklim demokrasi di Indonesia. 

BACA JUGA: Gugatan PKS Soal Presidential Treshold Ditolak MK, Dua Hakim Punya Alasan Berbeda

BACA JUGA:Mahfud MD Setuju Hapus Presidential Threshold Jadi 4 Persen

Bahkan, ambang batas itu dianggap merupakan alat untuk politik kepentingan dan menjegal partai-partai lemah. 

Adapun pembatasan usia minimal capres 40 tahun, dianggap menghalangi anak muda yang kreatif menjadi sosok pemimpin. 

Presidential threshold diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang isinya sebagai berikut:

"Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya,"

BACA JUGA:Tok! MK Konsisten Putus Presidential Threshold 20 Persen Konstitusional

BACA JUGA:Gugat Presidential Threshold, Lieus Sungkharisma Curcol Sulitnya Ikut Pemilu ke Hakim MK

Sementara aturan mengenai batas usia minimal capres 40 tahun, diatur dalam UU yang sama, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017, pasal 169 huruf q. 

Aturan ini sebenarnya sudah berulang kali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun gugatan uji materiil UU itu selalu ditolak. Alhasil, pada 2024 mendatang aturan itu tetap berlaku. 

Pengamat Politik Refly Harun mengatakan, aturan soal presidential threshold ini sebenarnya sudah dijalankan sejak pemilu 2004. Hanya saja, ketika itu ambang batas yang diizinkan untuk mengajukan calon presiden (Capres) hanya 3,5 persen. 

Namun dalam perjalanannya, aturan presidential threshold itu selalu berubah-ubah, karena beberapa partai memiliki kepentingan. 

BACA JUGA:Presidential Threshold Bisa Munculkan Banyak Calon Presiden, LaNyalla: Dalam Praktiknya Tidak Seperti Itu

BACA JUGA:Ambang Batas Parlemen dan Presidential Threshold Dipersoalkan Lagi

Bahkan menurut Refly, pernah ada yang mengusulkan ambang batas pencalonan presiden ditingkatkan menjadi 35 persen. Namun atas kesepakatan, kemudian ditentukan batasan 20 persen seperti yang berlaku saat ini. 

Kemudian menyikapi kondisi saat ini, lanjut Refly, dimana pemilu 2024 sudah di depan mata, sebenarnya masih ada kemungkinan untuk membatalkan presidential threshold. 

"Ini hanya bikin-bikinan bos-bos elit saja," ujar Refly, dalam diskusi bertajuk 'Menuju Pemilu 2024: Bincang Ulang Presidential Threshold dan Batas Minimal Usia Capres', yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu 26 Oktober 2022. 

Refly Harun berharap, dengan keikutsertaan anak-anak muda di politik maka sedikit demi sedikit bisa menghapus stigma negatif tentang demokrasi yang selama ini menurutnya tidak berada di tempat yang semestinya. 

BACA JUGA:Soal Cawapres Pendamping Anies Baswedan, Surya Paloh: Belum Ada yang Paling Ideal

BACA JUGA:Wacana AHY Cawapres Anies, Surya Paloh: Kalau Baik Pasti Saya Restui

"Saya berharap anak-anak muda ini, sudahlah jangan semua terserap ke istana, tapi juga jangan sampai terserap ke oposisi yang pragmatis, bikin gelombang sendiri, bikin gelombang yang rasional, gelombang yang akal sehat, gelombang yang betul-betul ingin membangun negara ini secara baik. Berkomitmen tidak korupsi kalau nanti berkuasa. Kita berharap orang-orang yang dulu jadi aktivis ketika duduk di istana, dia akan mewakili kepentingan kita," tegasnya. 

Sementara itu, CEO Centenialz dan ex Presiden BEM Trisakti, Dinno Ardiansyah mengatakan bahwa aturan presidential threshold dan ambang batas usia capres merupakan sebuah kemunduran dalam demokrasi. 

Padahal, milenial dan Gen Z memiliki peluang untuk menjadi pemimpin yang baik dengan pemikiran-pemikiran yang lebih progresif. 

"Kami memandang bahwa ambang batas 20 persen, dan batas minimal usia presiden itu anti progresifitas, tidak pro kaum muda, dan menutup ruang para putra putri bangsa muda yang potensial untuk manggung sebagai pemimpin negeri," tuturnya. 

BACA JUGA:Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar Pranowo Tertinggi, Diikuti Prabowo dan Anies

BACA JUGA:PDI-P Jatuhkan Sanksi Keras dan Terakhir ke FX Hadi Rudyatmo Gegara Dukung Ganjar Capres

Sementara itu mewakili anak muda, Influencer Cania Citta mengatakan presidential threshold memerlukan kesepakatan dari seluruh partai dan tidak dapat berdiri sendiri. 

Cania tidak merasa bahwa presidential threshold itu harus hilang 100 persen. Menurutnya, presidential threshold tetap harus ada, namun angkanya tidak perlu terlalu tinggi. 

"Ada kebutuhan untuk bersepakat dulu di level partai, kalau gak ada yang bersepakat ya gimana mau berpolitik. Perlu ada kesepakatan di level tertentu. Cuma kayaknya gak perlu 20 persen juga ya (presidential threshold), kalau stance gue sendiri sih sekarang mungkin di level 4 persen saja," tuturnya. 

Selain itu, Cania juga memandang bahwa jalur independen non partai harus didukung. Sebab menurutnya akan menjadi masalah ketika misalkan pemilu 2024 nanti, ditentukan dari hasil pemilu 2019. 

BACA JUGA:Relawan Heran, Ganjar Disanksi PDIP Tapi Tidak Ada Pelanggaran

BACA JUGA:Ganjar Pranowo Dapat Sanksi dari PDIP Gegara Siap Maju Capres

"Dalam 5 tahun so many can happened. Jadi kalau gue gak setuju gimana nih sama partai ini, tapi di 2024 gue bakal dapat pilihan presiden dari partai ini karena itu sudah pilihan gue di 5 tahun yang lalu, dan itu gak bisa diapa-apain karena gak ada jalur yang lain misalnya kita organize sendiri dengan jalur independen," tegasnya. 

Sementara itu, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest mengatakan, pagi partainya, belum ada sikap resmi mengenai presidential threshold. Namun secara pribadi, ia menilai presidential threshold itu tidak perlu diterapkan. 

Ia mencontohkan di negara-negara yang demokrasinya sudah baik seperti Amerika Serikat, bahkan istilah presidential threshold itu tidak digunakan. 

Namun, jika memang tetap harus dipergunakan, paling tidak nilainya sama dengan parliamentary threshold. 

BACA JUGA:Survei Capres SPIN: Elektabilitas Prabowo Naik, Ganjar Stagnan dan Anies Menurun

BACA JUGA:Tak Suka Pencitraan, Gerindra: Prabowo Itu 'Rame ing Gawe Sepi ning Pamrih'

"Jadi kita jangan menganggap presidential threshold ini suatu hal yang biasa atau wajar, sebab kalau meminjam istilah bang Refly Harun, ini hanya bikin-bikinan bos-bos elit saja," tuturnya. 

"Presidential threshold ini kalau buat saya pribadi, kita gak setuju, tapi paling tidak kita kurangi," sambungnya. 

Diketahui, hingga saat ini UU mengenai presidential threshold sudah 28 kali diuji materi di Mahkamah konstitusi namun selalu gagal. 

"Jadi game mengenai presidential threshold itu memang ada di partai politik,' pungkasnya. 

BACA JUGA:Anak Buah Prabowo Subianto di Jakarta Barat Optimistis Raih 3 Kursi lewat Dapil 10, Mengacu Hasil Survei

BACA JUGA:Tanggapi Isu 'Miring' di Medsos, Gerindra DKI Yakin Prabowo Diusung Jadi Capres 2024

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah mengatur tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. 

Meski dalam hal teori semua warga negara berhak untuk menjadi peserta Pilpres 2024, tetapi ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi yang diatur dalam UU 7/2017.

Di dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 disebutkan, usia minimal untuk seseorang bisa menjadi capres dan cawapres adalah 40 tahun. 

Selain itu, capres dan cawapres juga harus mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam 5 tahun terakhir.

BACA JUGA:Demokrat Yakin Capres Koalisi Perubahan Berpeluang Menang Pilpres 2024

BACA JUGA:Pesan Jokowi ke Golkar: Jangan Sembrono Pilih Capres

Terkait syarat latar belakang pendidikan, Pasal 169 huruf r UU Pemilu menyatakan capres dan cawapres Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. 

Capres dan cawapres 2024 juga disyaratkan tidak boleh mempunyai riwayat dipenjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. 

Selain itu, capres dan cawapres juga disyaratkan Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Capres dan cawapres juga harus bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, tidak memiliki utang, tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 

BACA JUGA:Ekspresi Kocak Menteri Basuki saat Ringtone Ponselnya Berbunyi Ketika Dampingi Jokowi, Ketahuan HPnya Jadul

BACA JUGA:Tanda Tanya Besar! Siapa Polisi Berpangkat Kombes Halangi Reza Hutabarat Angkat Jenazah Brigadir J di RS Polri

Selain itu, menurut Pasal 169 huruf e UU Pemilu, capres dan cawapres mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. 

UU Pemilu juga mengatur tentang ambang batas pencapresan. Yaitu capres dan cawapres harus didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pemilik 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

 

 

Berita Terkait